Rabu, 22 Jul 2026 13:28 WIB

Wow! Wali Kota Surabaya Lantik Massal 1.400 Pejabat di Penghujung Tahun 2021

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 31 Des 2021 16:19 WIB
Proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

selalu.id - Memasuki penghujung akhir tahun 2021, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menggelar pelantikan massal pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (31/12/2021). Pelantikan pejabat itu dilakukan di halaman Taman Surya, Balai Kota Surabaya.

Setidaknya ada sekitar 1.400 pejabat yang dilantik secara massal. Pelantikan ini, salah satunya didasari karena harus menyesuaikan perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru pada awal bulan Januari 2022.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa pelantikan massal dilakukan karena adanya perubahan reformasi birokrasi. Pertama adalah perubahan nomenklatur pada eselon IV yang menjadi koordinator.

"Kedua terkait dengan pengurangan yang awalnya empat Kasi (Kepala Seksi) di kecamatan, sekarang menjadi tiga," kata Wali Kota Eri dalam siaran pers yang diterima selalu.id.

Selain itu, Wali Kota Eri menyatakan, pelantikan ini juga dilakukan karena adanya penggabungan sejumlah OPD sesuai dengan SOTK baru. Sehingga beberapa pejabat, ada yang masih tetap menjabat sebagai struktural ataupun sebaliknya.

"Dari sini muncul ada yang tetap lanjut jadi struktural dan tidak. Karena penggabungan-penggabungan (OPD) ini," ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memastikan, bahwa para pejabat yang dilantik hari ini adalah mereka yang memiliki nilai tinggi dari hasil tes asesmen.

"Jadi mereka yang punya nilai tinggi di antara asesmen, sampai semua jabatan terpenuhi," katanya.

Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan, bahwa para pejabat yang baru saja dilantik ini bukan karena memiliki kedekatan dengan wali kota. Tetapi, karena mereka memang berkompeten sesuai dengan nilai dari hasil asesmen.

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

"Tetapi akan saya buatkan nilai kontrak kerja output, outcome akan ditandatangani. Kalau tidak sesuai, ya harus berhenti. Yang saya harapkan hasil asesmen sesuai di lapangan," tegasnya.

Selama satu tahun ke depan, setiap pejabat pemkot akan menandatangani kontrak kinerja. Dalam kontrak kinerja itu juga tercantum, bahwa apabila pejabat tersebut tidak memenuhi output dan outcome, maka wajib untuk mengundurkan diri.

"Kalau tidak sesuai, saya berharap ya mundur sendiri. Tidak ada persaingan antar OPD. Karena saya mencopot (pejabat) dari jabatannya itu karena output dan outcome nya tidak sesuai," jelas dia.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

Di samping menerapkan kontrak kinerja, Wali Kota Eri juga memastikan bakal rutin melakukan rotasi setiap 1, 2 atau maksimal 3 tahun sekali. Bagi dia, selama masa itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus dilakukan rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.

"Di tahun 2022 kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketiga, ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya tidak diteruskan. Nah, inilah saya ingin dengan semangat yang sama di tahun 2022 ada perubahan. Karena kita ini sayyid, pelayan," pesan dia.

Maka dari itu, ke depan hasil output dan outcome dari kontrak kinerja setiap pejabat pemkot itu bakal disampaikan ke media. Sehingga, Wali Kota Eri berharap, warga Surabaya bisa tahu dan dapat saling mengawasi kinerja pejabat pemkot. Menurut dia, kontrak kinerja akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2022. Kemudian pada minggu keempat, setiap anggaran semua OPD dengan output outcome-nya akan disampaikan kepada media.

"Sehingga semua masyarakat Surabaya akan tahu output dan outcomenya, dapat mengawasi dan menagih. Dengan ini yang saya harapkan para pejabat tidak disibukkan lihat kanan-kiri, rasan-rasan, tapi pejabat disibukkan dengan apa yang sudah dijanjikan dengan output dan outcomenya," pungkasnya. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Demo BEM Nusantara di Kejati Jatim: Tuntut Penangkapan Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah

Karangan bunga yang ditempatkan di pintu masuk Kejati itu, sempat disiram bensin untuk dibakar sebagai bentuk kekecewaan.