selalu.id - CEO dan Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Bambang Haryo Soekartono (BHS) berang atas pemberitaan salah satu media online lantaran mencoba memojokkan PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia (ASSI).
Lantaran, oknum wartawan penulis berita tersebut diduga ingin menjatuhkan perusahaan galangan kapal yang ada di bawah naungan PT DLU Holding melalui media massa untuk menggiring opini publik. Media tersebut memberitakan perizinan sejumlah galangan kapal di Madura.
Namun, berita itu bermuara menyerang dan membandingkan kondisi regulasi antar galangan dengan PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia yang sudah terlebih dahulu mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Meskipun demikian, BHS merasa tak terima atas tuduhan kontroversial tersebut. Ia menyebut ada dugaan memutar balikkan fakta dengan melaporkan komparasi perizinan itu ke Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair).
"Kemarin ada oknum wartawan WhatsApp saya, tujuannya ya negatif mencoba mengontroversikan. Saya pasti akan cari dan permasalahkan oknum yang berupaya menyerang ASSI," tegas Bambang Haryo saat dikonfirmasi selalu.id, Kamis (25/7/2024).
Oknum wartawan itu, lanjut kata BHS menjelaskan, mencoba mempermasalahkan perizinan PKKPRL. Dimana aturan itu baru terbit pada 2021 dan sosialisasi dilakukan oleh KKP RI dan KKP Jatim pada 2022 dan 2023. "Semenjak tersosialisasikan, ASSI langsung mengambil langkah pengecekan dan mematuhi aturan. Salah satu syarat perizinan memang tidak mudah," sambungnya.
Adapun diantaranya yakni dengan melengkapi dokumen prinsip, izin lingkungan, AMDAL dan lainnya. Bahkan, lanjut kata dia lagi, harus mendapat rekomendasi dari Angkatan Laut dan konsultasi terkait data batimetri terkini dan rekomendasi KKP Jatim-Bali bahwa area ASSI layak sebagai kawasan industri.
Kendati demikian, BHS menyebut bahwa pihaknya butuh waktu panjang selama enam bulan dan proses rumit untuk menuntaskan hingga surat itu resmi diterbitkan. Namun tiba-tiba ada berita yang memojokkan PT. ASSI yang merupakan anak perusahaan miliknya.
"Perizinan ini sudah melalui proses yang panjang meliputi analisis dampak lingkungan. Kita sudah selesai semua tidak ada masalah. Galangan di seluruh Indonesia kira-kira baru 20 persen yang memiliki izin karena tidak gampang memperoleh izin ini," tegasnya.
Merasa tak terima atas tuduhan kontroversial yang dinilai tak berdasar tersebut, perusahaan akan meminta hak jawab kepada media itu dalam waktu 3x24 jam mulai dari hari ini. BHS juga siap mengambil langkah hukum sampai oknum wartawan tersebut mau mengklarifikasi ulang pernyataan mereka secara terbuka di media.
"Karena perizinan ini yang mengeluarkan kementerian. Mereka seolah meremehkan kinerja kementerian," ungkap BHS.
BHS juga mengatakan, jika oknum wartawan tersebut mengatakan bahwa PT. ASSI sudah bisa mendapatkan izin lengkap, sedangkan galangan lain kesulitan sehingga seolah-olah ada rekayasa pemberian izin dari pemerintah.
"Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi. Kita dipikir melakukan rekayasa sama kementerian, bukannya malah diapresiasi. PT ASSI ini adalah galangan yang mempunyai reputasi yang luar biasa," jelasnya.
"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saja membangun kapal ternak pertama di Indonesia di Adiluhung dan diresmikan oleh Pak Jokowi. Puluhan pejabat perhubungan, KKP, dan sebagainya juga para menteri pernah datang ke sana. Jadi ini adalah satu-satunya galangan yang dinilai oleh pemerintah menjadi galangan contoh atau teladan," imbuh BHS secara tegas.
Meaki begitu, Ia menduga, aksi oknum wartawan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan reputasi perusahaan dan mengarah pada upaya perbuatan tidak menyenangkan.
"Inilah yang saya katakan, tidak boleh oknum yang melakukan (perbuatan tidak menyenangkan, red) itu mencemari Madura karena saya juga sebagai dewan pembangunan Madura, saya banyak ditokohkan oleh orang Madura. Mereka juga pasti tidak mau dikotori oleh oknum yang merusak iklim usaha di Madura. Ini tidak boleh terjadi di Madura," katanya.
"Saya akan mempermasalahkan hal ini dan ini pernah terjadi pada 2008 dan pada akhirnya tokoh ikut turun membantu. Sebab galangan ini adalah salah satu pendukung sektor ekonomi di Madura," ungkap Anggota DPR RI 2024-2029 terpilih itu.
BHS berharap situasi yang tidak kondusif atas oknum-oknum seperti ini harus diberantas habis.
"Saya sudah sampaikan kepada Dir Polair tugas kepolisian untuk memberantas hal-hal yang membahayakan terhadap usaha yang ada di perairan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. ASSI, Anita Puji Utami menegaskan jika PT. ASSI merupakan galangan yang produktif dan telah meraih banyak penghargaan dari beberapa instansi terkait dan juga dipercaya sebagai fasilitas maintenance dan pembangunan kapal dari Kemenhub.
PT. ASSI sudah banyak mengantongi sertifikasi dari Kemenhan RI sebagai fasilitas pembangunan kapal dan perawatan armada RI seluruh Indonesia. Termasuk sertifikasi dari Pertamina dimana persyaratan dan verifikasi ini membutuhkan efford baik secara SDM, perijinan, fasilitas, manajemen yang sudah dilaksanakan dengan baik.
Baca Juga: PT DLU Berangkatkan Karyawan Umroh dan Haji Gratis
Editor : Ading