Kamis, 23 Jul 2026 04:32 WIB

Golkar Surabaya Tak Buka Pendaftaran di Pilwali 2024, Kader Sendiri atau Koalisi?

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 03 Mei 2024 11:30 WIB
Foto: Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni
Foto: Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni

selalu.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Surabaya dilarang untuk membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada serentak 2024 pada November 2024 mendatang.

 

Baca Juga: Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa

Hal itu disampaikan Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni. Ia mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar sudah memberikan surat penugasan untuk calon petahana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mungkin akan diusung oleh partainya.

 

“Nah karena untuk itu DPP menindaklanjuti dengan kita dilarang untuk membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah (bacakada),” kata Toni, Jumat (3/5/2024).

 

Meski begitu, Toni menegaskan bahwa surat penugasan itu tergantung Eri Cahyadi apakah mau diusung oleh partai gambar pohon beringin itu atau tidak. Sebab, keputusan rekomendasi calon sepenuhnya ke DPP.

Baca Juga: Perkuat Konsolidasi di Jawa Timur, Ali Mufthi Pastikan Golkar Hadir Melayani Rakyat

 

“Karena forum pengambilan keputusan untuk pemilu kada ini kan sepenuhnya kewenangan DPP, jadi tergantung ikhtiarnya mas Eri nanti, tetapi kami menghormati partai-partai lain yang membuka penjaringan,” jelasnya.

 

Baca Juga: Dalih Wali Kota Surabaya Eri soal Konten Sidaknya Disamakan dengan Armuji

Lebih lanjut Toni menyebut, DPD hanya ikut keputusan DPP, terlebih lagi itu kewenangan DPP partai masing-masing. 

 

“Surabaya ini ibu kota provinsi, mungkin petinggi partai politik itu berembuk di Jakarta sana, untuk bagaimana baiknya untuk masyarakat Surabaya. Kami sebagai petugas atau kader partai paling bawah ya hanya siap mengamankan apapun yang diputuskan oleh DPP,” pungkasnya.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.