Kamis, 22 Okt 2026 08:10 WIB

Begini Cara Lapor Aduan THR ke Lembaga Bantuan Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 06 Apr 2023 21:35 WIB

Selalu.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bersama beberapa serikat buruh membuka posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para karyawan perusahaan.

Koordinator posko aduan THR Dimas Prasetyo mengatakan posko ini untuk menampung keluhan para pekerja terkait pemenuhan hak THR yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Ia menilai pemberian hak THR tahun 2023  masih banyak perusahaan yang tidak membayarkan hak pekerja secara benar.

“Dari tahun ke tahun selalu saja ada pelanggaran terkait pembayaran THR. Padahal perusahan sudah tahu regulasi pemberian THR, tapi selalu dilanggar,” kata Dimas ditemui di kantor LBH Jalan Kidal 6 Surabaya, Kamis (6/4/2023).

Dimas menjelaskan bagi pekerja yang ingin mengeluhkan terkait THR bisa lapor secara online dan offline.

“Untuk pengaduan secara online kunjungi laman Fans Page Facebook Posko Pengaduan Buruh Jawa Timur,” ujarnya.

Untuk pengaduan THR secara offline bisa datang ke kantor LBH Surabaya Jalan Kidal Nomor 6 Surabaya, Sekretariat FPL Surabaya Jalan Jaya Timur 4B nomor 37 Surabaya, Sekretariat Stren Kali Jalan Kampung Baru Pintu Jagir Surabaya dan Kantor LBH Buruh dan Rakyat Jatim Jalan Pondok Jati BE-16 Pagerewojo.

Kemudian, para pekerja yang melaporkan perkara THR akan diberikan form pengisian data. Dia menegaskan identitas seluruh pelapor akan dirahasiakan.

“Nantinya aduan itu kami pastikan namanya disembunyikan. Sementara untuk data pengaduan akan kami teruskan dan laporkan ke Disnaker Jatim untuk ditindak lanjuti,” katanya.

Tak hanya itu, setelah adanya laporan pihaknya juga akan melakukan somasi dan desakan kepada perusahaan yang melanggar terkait pemberian THR.

Sementara itu, data pengaduan THR tahun 2022 mencapai 989 kasus. Sayangnya, laporan itu belum mendapatkan tindak lanjut dari Disnaker Jawa Timur.

Dengan adanya posko ini, bisa mendorong Pemprov Jatim untuk memberikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar terkait pemberian THR.

“Artinya, belum ada tindakan konkret terkait sanksi dari Disnaker. Maka dalam pembukaan posko ini meminta agar perusahaan yang melanggar ditindak secara tegas,” pungkasnya. (Ade)

Baca Juga: Pemkot Mojokerto Pastikan PNS hingga PPPK Terima THR 2026

Editor : Ading
Berita Terbaru

Antisipasi Kekeringan, Pemkab Mojokerto Salurkan 84 Tangki Air Bersih ke Trawas dan Ngoro

Langkah Pemkab Mojokerto ini diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau dan memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi hingga musim hujan.

Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba

Irjen Dekananto memastikan Polisi Jogo Sekolah tidak akan berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan memberi manfaat nyata bagi pendidikan di Jatim.

DPRD Surabaya Siapkan Public Hearing dalam Tatib Baru, Cegah Protes Perda Susulan

Langkah ini didorong pengalaman pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hunian Layak yang menuai protes setelah aturan tersebut disahkan.

Sindikat Pengoplos LPG Subsidi Digulung Polres Pasuruan, 8 Orang Diamankan

Nilai penjualan ditaksir mencapai Rp300 juta dengan proyeksi keuntungan pihak B-P hingga Rp1 miliar, yang kini masih terus didalami penyidik.

Pemkab Sidoarjo Jemput Bola Layanan Usaha, Minta Perusahaan Rekrut 80% Pekerja Lokal

Pemkab Sidoarjo meminta dunia usaha memberikan prioritas kepada warga ber-KTP Sidoarjo dalam perekrutan tenaga kerja melalui layanan one desk stop service.

DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!

Praktik tersebut dinilai sangat merugikan dan menghambat masa depan siswa untuk melanjutkan studi maupun melangkah ke dunia kerja.