Kamis, 12 Nov 2026 10:01 WIB

Pengamat Sebut PDIP Ambil Langkah Progresif dengan Mengganti Ketua DPD Jatim

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 06 Feb 2023 17:58 WIB
Plt Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah
Plt Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah
Advertise - Hari Pahlawan 2026 Danantara Indonesia

selalu.id - Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut, keputusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD PDIP Jawa Timur sebagai keputusan tepat dan progresif. Hal itu, kata dia, menunjukkan PDIP sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.

"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim.

Baca Juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi warning dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.

"Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partao lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," kata dia.

Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik

Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu. Kemudian KPK menggeledah sejumlah pihak, di antaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Anang Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, dan Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah. KPK juga memerika Sekretaris Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnain, namun Rena tak memenuhi panggilan KPK karena alasan umroh.

Dalam hal ini, Surokim mengacungi jempol PDIP atas progresivitasnya, mengingat partai lain belum memberikan keputusan terkait para kadernya yang digeledah dan diperiksa KPK.

Baca Juga: Kemandirian Fiskal Jatim Stagnan, Banggar DPRD Sentil Pemprov Jangan Kerja Apa Adanya

Adapun terkaot penunjukan Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur, dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP. Artinya, kata dia, PDIP ingin mepertahankan capaiannya di Jatim sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.

Said Abdullah dikenal sebagai politisi dari Madura yang kini dipercaya sebagai ketua Badan Anggaran DPR. Adapun Kanang adalah wakil ketua DPD PDIP Jatim yang sebelumnya telah tuntas menjalankan penugasan sebagai bupati Ngawi selama dua periode.(SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Top 5 Berita: Pelestrarian Sejarah hingga Pembunuhan Pria asal Tuban

Pembaca tertarik pada pemberitaan sejarah hingga hukum kriminal.

Antisipasi Kredit Bermasalah, BRI Mojokerto Perkuat Komitmen Lewat MoU dengan Kejaksaan

Kerja sama juga bertujuan memberi dukungan hukum pada aktivitas bisnis dan operasional BRI.

Aset Pemkot Surabaya Dikomersialkan Oknum, Pedagang Korban Sewa Rp20 Juta Gigit Jari Pasca-Penertiban

Di balik pembongkaran tersebut, mencuat dugaan kuat adanya praktik jual-beli dan sewa-menyewa stan di atas aset milik pemerintah kota.

Surabaya Perluas Pengolahan Sampah Organik, Ratusan Teba Dipasang di Berbagai Wilayah ​

​Risma dan Armuji berharap masifnya pemasangan teba di berbagai wilayah ini mampu menggugah kesadaran masyarakat Surabaya untuk lebih proaktif kelola sampah.

Pasar Murah Surabaya Hadir Lagi, Belanja Bumbu Dapur Cuma Rp5.000

Mulai bawang merah, bawang putih hingga cabai, komoditas tersebut tersedia dalam Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Serentak yang digelar Pemkot Surabaya.

TACB Usulkan Lima Objek Sejarah di Nganjuk Jadi Cagar Budaya

Langkah strategis ini dinilai mendesak guna memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap bentangan jejak sejarah Nganjuk.