Kamis, 23 Jul 2026 01:43 WIB

Kemensos Bentuk Kampung Siaga Bencana di Aceh

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 24 Jun 2022 20:01 WIB
Pnyerahan bantuan dari Kemensos
Pnyerahan bantuan dari Kemensos

selalu.id - Lahirnya Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan fondasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Seperti yang selalu disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini diberbagai kesempatan, hal ini merupakan salah satu bentuk investasi sosial.

"Dengan adanya KSB diharapkan masyarakat mampu melakukan penanganan bencana secara cepat dan mandiri untuk mencegah dan mengurangi dampak yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat Lembah Seulawah," pungkas Plt.Direktur Perlindungan Sosial Bencana Alam Iyan Kusmadiana saat penutupan pengukuhan KSB Lembah Seulawah di Lapangan SMK PP Saree.

Baca Juga: Demi Dongkrak Daya Beli, Pemprov Jatim Salurkan Bantuan Sosial Rp32,16 Miliar di Ngawi 

Pada kesempatan tersebut Kementerian Sosial juga memberikan bantuan sebesar Rp. 138.118.950, - yang digunakan untuk penguatan lumbung sosial KSB Lembah Seulawah.

"Bantuan ini diberikan Kementerian Sosial untuk lumbung sosial KSB. Jadi saat terjadi bencana atau kedaruratan, bapak ibu sekalian dapat memanfaatkan logistik yang ada di KSB Lembah Seulawah, tanpa harus menunggu bantuan dari Pusat tiba," ungkap Iyan.

"Ini merupakan upaya kita dalam percepatan penanganan bencana sebagai salah satu kunci untuk mengurangi dampak bencana," tegasnya kembali.

Baca Juga: PMI Surabaya Gelar Bulan Dana, Perkuat Solidaritas hingga Kepedulian Sosial

Sementara itu, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali yang mendukung kegiatan ini sejak awal, turut hadir pada kesempatan tersebut untuk mengapresiasi pembentukan KSB di Kecamatan Lembah Seulawah.

"Jadi, pembentukan KSB oleh Kementerian Sosial merupakan langkah yang tepat untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penanggulangan bencana, mengingat Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana," katanya.

Mawardi berharap kepada relawan KSB yang telah dikukuhkan dapat memberikan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat lainnya dan dapat menjadi percontohan bagi kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Baca Juga: Bupati Mojokerto Tegaskan Bansos Harus Tepat Sasaran Sesuai DTSEN

"Hal ini harus dapat diikuti oleh setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Besar meskipun tanpa bantuan dana dari Pemerintah. Karena program ini sejatinya berbasis masyarakat, dari kita dan untuk kita bersama," pintanya.

Hadir pula dalam kesempatan itu, unsur Forkopimda Aceh Besar, Kepala Dinas Sosial Aceh, para kepala OPD dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Camat dan unsur Muspika Kecamatan Lembah Seulawah, dan Pilar-Pilar Sosial. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.