Kamis, 23 Jul 2026 01:23 WIB

Realisasi Anggaran Capai 97 Persen, DPR RI Apresiasi Kinerja Kemensos

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 07 Jun 2022 20:37 WIB
Mensos Risma saat rapat kerja di Komisi VIII DPR RI
Mensos Risma saat rapat kerja di Komisi VIII DPR RI

selalu.id - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial. Penilaian positif wakil rakyat didasarkan atas anggaran Kemensos Tahun 2021 Rp108.093.553.130.000 yang telah terealisasi sebesar Rp 105.305.627.076.017 (97,42%).

"Saya sampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,42 persen. Realisasi ini tergolong tinggi di antara K/L lainnya," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di ruang sidang Komisi VIII DPR (06/06).

Baca Juga: Tanggul Lumpur Lapindo Kritis, Ancam Keselamatan hingga Perekonomian

Pernyataan Yandri diungkapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial dengan topik Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021; dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022.

Rapat Kerja dipimpin oleh Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dihadiri Wakil Ketua Diah Pitaloka, Wakil Ketua Tb Ace Hasan Syadzyli, dan para anggota yang hadir baik secara _offline_ maupun _online_.

Dalam kesempatan tersebut, melalui paparannya Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- telah terealisasi sebesar Rp40.243.939.732.411 (51,43%).

Baca Juga: Nama Politisi PDI Perjuangan Terseret Pusaran Korupsi BSPS Sumenep

"Berdasarkan up date realisasi anggaran tingkat K/L per tanggal 04 Juni 2022, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05%. Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68%," katanya.

Dalam pernyataannya, Yandri menyampaikan harapan agar Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Di antaranya dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.

Dijelaskan Yandri, perlunya akuntabilitas termasuk untuk pengelolaan anggaran pada program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Legislator juga berpesan agar Kemensos memedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca Juga: Ali Mufthi Ajak Santri Teladani Perjuangan KH Sholeh Nahrawi Cetak Generasi Berilmu dan Berakhlak

"Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran," kata politisi PAN itu.

Mensos memastikan Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. (SL2)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.