Senin, 09 Nov 2026 01:34 WIB

Realisasi Anggaran Capai 97 Persen, DPR RI Apresiasi Kinerja Kemensos

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 07 Jun 2022 20:37 WIB
Mensos Risma saat rapat kerja di Komisi VIII DPR RI
Mensos Risma saat rapat kerja di Komisi VIII DPR RI

selalu.id - Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial. Penilaian positif wakil rakyat didasarkan atas anggaran Kemensos Tahun 2021 Rp108.093.553.130.000 yang telah terealisasi sebesar Rp 105.305.627.076.017 (97,42%).

"Saya sampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,42 persen. Realisasi ini tergolong tinggi di antara K/L lainnya," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di ruang sidang Komisi VIII DPR (06/06).

Baca Juga: Kabar Gembira Warga Probolinggo, Gubernur Jatim Khofifah Gelontorkan Bantuan Rp19,6 M

Pernyataan Yandri diungkapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial dengan topik Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021; dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022.

Rapat Kerja dipimpin oleh Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dihadiri Wakil Ketua Diah Pitaloka, Wakil Ketua Tb Ace Hasan Syadzyli, dan para anggota yang hadir baik secara _offline_ maupun _online_.

Dalam kesempatan tersebut, melalui paparannya Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- telah terealisasi sebesar Rp40.243.939.732.411 (51,43%).

Baca Juga: Bansos BPNT Tahap 4 Sudah Cair, Ini Jadwal dan Cara Ambil Sesuai Desil

"Berdasarkan up date realisasi anggaran tingkat K/L per tanggal 04 Juni 2022, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05%. Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68%," katanya.

Dalam pernyataannya, Yandri menyampaikan harapan agar Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Di antaranya dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.

Dijelaskan Yandri, perlunya akuntabilitas termasuk untuk pengelolaan anggaran pada program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Legislator juga berpesan agar Kemensos memedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca Juga: BSU 2026 Sudah Turun, Ini Cara Cek dan Mencairkannya

"Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran," kata politisi PAN itu.

Mensos memastikan Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. (SL2)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Peduli Krisis Air Bersih, SIER Salurkan 25.000 Liter Air dan Tiga Tandon untuk Warga Pasuruan

Dalam kegiatan tersebut, SIER menyalurkan bantuan berupa 25.000 liter air bersih serta tiga unit tandon air.

Presiden Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Apa?

Selain para mantan Kapolri, pertemuan itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi, Panglima TNI Jenderal Agus Sudibyo, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Gus Fawait Ajak Kader LSN Bersatu Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo

Kegiatan ini dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, jajaran Forkopimda Jember, pimpinan OPD, serta pengurus LSN.

Ibu Rumah Tangga hingga Akademisi Perempuan Turun Demo di Surabaya, Ini Lima Tuntutannya

Penyampaian aspirasi kali ini dikemas melalui pertunjukan seni, pembacaan puisi, musik biola, mimbar bebas hingga instalasi seni.

Pendemo Tolak Bunga Pemberian Polwan saat Demo di Taman Apsari Surabaya

Mereka membawa sejumlah aspirasi, salah satunya berkaitan dengan persoalan pajak pembalut.