DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Isi Direksi Definitif di Perumda dan PD
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 23 Jul 2026 14:11 WIB
selalu.id - Komisi B DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mengisi jabatan pimpinan definitif di seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD).
Kekosongan jabatan yang terlalu lama diisi pelaksana tugas (Plt) dinilai menghambat lahirnya inovasi dan pengembangan perusahaan daerah.
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Penyelesaian Sengkarut Lahan TK ABA Sambikerep: Jangan Korbankan Hak Anak!
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan pimpinan definitif memiliki keleluasaan dalam mengambil kebijakan strategis, berbeda dengan Plt yang hanya menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Komisi B mendorong agar perusahaan-perusahaan daerah segera memiliki pimpinan definitif. Pimpinan definitif lebih leluasa menerapkan kebijakan dan inovasi baru, sedangkan Plt hanya menjalankan rutinitas yang sudah ada,” jelasnya, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, keberadaan direksi definitif penting agar perusahaan daerah mampu berkembang, tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan keuntungan dan dividen yang dapat mendukung pembangunan Kota Surabaya.
Karena itu, DPRD meminta proses pengisian jabatan tidak berlarut-larut. Baktiono menegaskan pemerintah harus mencari figur yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan daerah.
“Kami mendesak agar segera dicarikan pemimpin yang benar-benar kredibel di bidangnya. Jangan sampai kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama. Dengan pimpinan definitif, pasti akan muncul inovasi yang lebih baik,” tegasnya.
Baktiono juga mengusulkan agar Pemkot tidak hanya mengandalkan peserta yang mendaftar dalam proses seleksi. Jika belum ditemukan kandidat yang memenuhi syarat, pemerintah diminta aktif mengundang profesional yang memiliki rekam jejak baik.
Baca Juga: Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam
Menurutnya, calon direksi bisa berasal dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, profesional perusahaan swasta, hingga perusahaan multinasional yang memiliki pengalaman sesuai bidang usaha Perumda.
Baktiono mencontohkan, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami pengelolaan bisnis, tetapi juga menguasai konservasi satwa, mampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, menarik sponsor, hingga mengembangkan layanan di luar kawasan kebun binatang.
Hal serupa, juga berlaku bagi PDAM Surya Sembada maupun perusahaan daerah lainnya. Apabila belum ada kandidat internal yang memenuhi kualifikasi, pemerintah dinilai dapat merekrut profesional yang telah terbukti berhasil memimpin perusahaan sejenis.
DPRD Surabaya pun menyoroti lambatnya proses pengisian jabatan direksi yang disebut telah berlangsung hampir satu tahun.
Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin
Menurut Baktiono, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan meski sejumlah perusahaan daerah masih mencatatkan keuntungan dan menyumbang dividen bagi daerah.
“Kalau calon yang diuji tidak mampu, segera cari orang lain yang lebih baik. Kami akan terus menyuarakan hal ini,” bebernya.
Ia menambahkan, Plt pada dasarnya hanya memiliki kewenangan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga ruang untuk menciptakan terobosan baru sangat terbatas.
“Plt hanya menjalankan aturan yang sudah ada. Karena itu, pimpinan definitif sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan dan pengembangan perusahaan daerah ke arah yang lebih maju,” pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad
