Senin, 09 Nov 2026 00:25 WIB

690 Kios di Mojokerto Menunggak Bayar Retribusi, Pemkab Rugi 961 Juta

Sekda Mojokerto saat menempelkan stiker tunggak pajak. (Dok. Pemkab Mojokerto).
Sekda Mojokerto saat menempelkan stiker tunggak pajak. (Dok. Pemkab Mojokerto).

selalu.id - Tunggakan retribusi 690 kios di empat pasar milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mencapai sekitar Rp961 juta. 

Untuk meningkatkan kepatuhan pedagang sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar, Pemkab Mojokerto melakukan penempelan stiker penertiban pada kios-kios yang menunggak pembayaran retribusi.

Baca Juga: Persahabatan Sepakbola Pemkab Sidoarjo Vs Mojokerto, Subandi Dorong Kebersamaan Tanpa Sekat Jabatan

Penempelan stiker diawali di Pasar Kedungmaling dan Pasar Raya Mojosari, Rabu (22/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, serta dihadiri para Kepala OPD Kabupaten Mojokerto, beserta jajaran terkait.

Saat meninjau pelaksanaan penertiban di Pasar Raya Mojosari, Teguh menjelaskan bahwa sebanyak 690 kios yang memiliki tunggakan merupakan akumulasi data dari empat pasar, yakni Pasar Raya Mojosari, Pasar Kedungmaling, Pasar Pugeran, dan Pasar Pacet.

Menurutnya, penempelan stiker merupakan bentuk penertiban terhadap para pedagang yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban membayar retribusi sewa kios.

"Penempelan stiker ini dimaksudkan dalam rangka penertiban bagi para pedagang yang sampai dengan hari ini tidak membayar retribusi sewa kios," katanya.

Baca Juga: Nasi Jagung Mbah Suci, Porsi Kuli Hanya 4.000 yang Buka 40 Tahun di Mojokerto

Teguh mengatakan, besarnya nilai tunggakan tersebut berdampak terhadap optimalisasi pencapaian target PAD dari sektor retribusi pasar yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

"Cukup mengganggu, karena target yang kita berikan ke Dinas Perindustrian dalam kapasitasnya juga mengelola pasar ini cukup besar. Sehingga kalau Rp961 juta ini pasti akan mengganggu optimalisasi yang ada di Dinas Perindustrian," jelasnya.

Teguh menambahkan, tunggakan retribusi tersebut bukan terjadi dalam waktu singkat, melainkan merupakan akumulasi tunggakan selama sekitar lima hingga sepuluh tahun.

Baca Juga: Polisi Bongkar Pabrik Oli Palsu Beromzet Rp260 Juta di Mojokerto, Ini Mereknya

Sebagai upaya penegakan disiplin, penempelan stiker dilakukan sebagai bentuk sanksi sosial sekaligus memberikan efek kejut (shock therapy) agar pedagang lainnya tidak melakukan pelanggaran serupa.

"Ini sanksi sosial, juga sanksi yang kita berikan kepada para pedagang yang merupakan shock therapy bagi pedagang-pedagang lainnya agar jangan sampai nanti ikut menunggak. Karena pemerintah daerah sangat-sangat concern untuk melakukan penertiban," tegasnya.

Melalui langkah penertiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap para pedagang segera melunasi tunggakan retribusi sehingga pengelolaan pasar menjadi lebih tertib dan target PAD dari sektor retribusi pasar dapat tercapai secara optimal.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Peduli Krisis Air Bersih, SIER Salurkan 25.000 Liter Air dan Tiga Tandon untuk Warga Pasuruan

Dalam kegiatan tersebut, SIER menyalurkan bantuan berupa 25.000 liter air bersih serta tiga unit tandon air.

Presiden Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Ada Apa?

Selain para mantan Kapolri, pertemuan itu juga dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi, Panglima TNI Jenderal Agus Sudibyo, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Gus Fawait Ajak Kader LSN Bersatu Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo

Kegiatan ini dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, jajaran Forkopimda Jember, pimpinan OPD, serta pengurus LSN.

Ibu Rumah Tangga hingga Akademisi Perempuan Turun Demo di Surabaya, Ini Lima Tuntutannya

Penyampaian aspirasi kali ini dikemas melalui pertunjukan seni, pembacaan puisi, musik biola, mimbar bebas hingga instalasi seni.

Pendemo Tolak Bunga Pemberian Polwan saat Demo di Taman Apsari Surabaya

Mereka membawa sejumlah aspirasi, salah satunya berkaitan dengan persoalan pajak pembalut.

BKK 2027 600 Juta/Desa, Subandi: Percepatan Pembangunan hingga Harmonisasi Perangkat

Pesan tersebut disampaikan Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur Desa.