DPRD Minta Jalur Zonasi di Surabaya Lebih Realistis, Harus Prioritaskan Keluarga Miskin
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 25 Mei 2026 11:06 WIB
selalu.id - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ais Shafiyah Asfar atau yang akrab disapa Ning Ais, mendorong evaluasi persentase jalur zonasi dalam pelaksanaan SPMB 2026 agar lebih realistis dan berpihak kepada keluarga kurang mampu (gakin).
Menurut Ning Ais, kuota jalur zonasi di Surabaya sebaiknya tidak terlalu besar karena kondisi tiap wilayah berbeda dan jumlah SMP Negeri masih terbatas.
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Penyelesaian Sengkarut Lahan TK ABA Sambikerep: Jangan Korbankan Hak Anak!
Ia menilai prioritas akses pendidikan justru perlu diperkuat bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Menurut saya kuota zonasi bisa dikurangi dan lebih diperbesar untuk masyarakat gakin. Karena yang paling penting itu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya akses pendidikan yang layak dan tidak tertinggal,” kata Ning Ais, Senin (25/5/2026).
Ia menambahkan bahwa polemik SPMB yang terus berulang setiap tahun menjadi tanda bahwa sistem zonasi masih membutuhkan penyesuaian.
Apalagi, kondisi Kota Surabaya yang semakin padat dinilai membuat pemerataan sekolah negeri tidak mudah dilakukan.
Keterbatasan jumlah SMP Negeri serta minimnya lahan untuk pembangunan sekolah baru menjadi tantangan utama dalam penerapan zonasi secara penuh.
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Isi Direksi Definitif di Perumda dan PD
“Surabaya ini kondisinya memang sudah padat, sementara jumlah SMP Negeri juga masih terbatas. Karena itu menurut saya persentase zonasi jangan dibuat terlalu besar dan harus menyesuaikan kondisi tiap wilayah supaya lebih realistis,” jelas Ning Ais.
Politikus perempuan ini menegaskan semangat pemerataan pendidikan tetap harus dijaga. Namun, kebijakan penerimaan murid baru juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tidak hanya bertumpu pada aspek administratif.
Ning Ais mengingatkan agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tidak kalah bersaing akibat sistem yang dinilai terlalu kaku.
“Jangan sampai anak-anak yang memang butuh bantuan justru kalah karena sistem yang terlalu administratif. Pendidikan itu hak semua anak, terutama yang memang secara ekonomi membutuhkan perhatian lebih,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD
Selain mendorong evaluasi jalur zonasi, Ning Ais juga meminta Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kualitas sekolah swasta.
Langkah itu dinilai penting agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sekolah dengan mutu pendidikan yang merata.
Ia berharap pelaksanaan SPMB Surabaya ke depan bisa berjalan lebih adil, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Editor : Zein Muhammad
