Wali Kota Eri Warning Jajaran Kadis Wajib Selesaikan aduan Warga Surabaya Tanpa Kompromi
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 19 Mei 2026 18:31 WIB
selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan pelayanan publik di Kota Pahlawan harus tetap berjalan maksimal selama dirinya menunaikan ibadah haji.
Bahkan, ia memberi peringatan kepada jajaran kepala dinas bahwa banyaknya aduan warga yang masuk hotline akan menjadi indikator evaluasi kinerja.
Baca Juga: Ketika Korban Penganiayaan di Surabaya Diintimidasi dan Ditawari Uang Damai Rp150 Juta
Menurut Eri, laporan masyarakat seharusnya bisa diselesaikan sejak tingkat lingkungan melalui penguatan program satu ASN satu RW.
Dengan sistem tersebut, persoalan warga seperti pelayanan administrasi, pemilahan sampah hingga persoalan sosial ditargetkan selesai di wilayah masing-masing tanpa harus masuk ke hotline wali kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” tegas Eri, Selasa (19/5/2026).
Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Eri meminta seluruh perangkat daerah tetap sigap menangani keluhan masyarakat dengan batas waktu maksimal 1x24 jam.
Ia juga memberi perhatian khusus terhadap program satu RW satu tenaga kesehatan (Nakes) agar berjalan optimal saat dirinya kembali ke Surabaya.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1x24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” jelasnya.
Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit
Eri menilai keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya laporan yang diterima wali kota, melainkan dari semakin minimnya aduan yang masuk karena persoalan sudah selesai di tingkat bawah.
“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” paparnya.
Eri menambahkan, hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar saluran laporan, tetapi bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala dinas tidak bergantung pada figur wali kota dalam menyelesaikan persoalan warga.
Baca Juga: Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik
“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” tegas Eri.
Eri juga mengingatkan bahwa banyaknya laporan warga yang belum tertangani akan memengaruhi penilaian output dan outcome kinerja kepala dinas di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Jika hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad
