DPRD Surabaya Siapkan Langkah Serius usut Penyebab Ratusan Siswa Keracunan MBG
- Penulis : Ade Resty
- | Selasa, 12 Mei 2026 11:00 WIB
selalu.id - DPRD Surabaya mendorong segera digelarnya hearing atau rapat dengar pendapat terkait kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hearing itu akan difokuskan untuk mengusut penyebab kejadian sekaligus mengevaluasi total sistem pengawasan makanan program tersebut.
Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri menegaskan program MBG tetap harus berjalan karena memiliki tujuan baik bagi pemenuhan gizi anak-anak.
Namun menurutnya, standar keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan wajib diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.
“Nanti teman-teman di Komisi D akan kita dorong melakukan hearing dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana ini bisa terjadi dan memastikan kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali di Kota Surabaya,” tegasnya, Selasa (12/5/2026).
Politisi yang akrab disapa Kaji Ipuk ini menilai insiden yang menyebabkan banyak siswa mengalami muntah dan keluhan kesehatan menjadi alarm serius bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pengawasan makanan tidak cukup hanya memastikan makanan tidak basi atau tidak berbau.
Lebih dari itu, perlu ada standar higienitas, pengecekan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
Baca Juga: Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit
“SOP-nya mungkin hanya melihat basi atau tidak. Nah, bagaimana MBG ini terus berjalan tapi juga harus ada standar higienis. Apakah makanan itu benar-benar aman, tidak beracun atau tidak mengandung sesuatu yang mengakibatkan keracunan, ini yang harus dipastikan,” jelasnya.
Dalam hearing nanti, Komisi D diperkirakan akan memanggil dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPPG, hingga unsur kesehatan untuk membahas standar keamanan pangan dan langkah mitigasi ke depan.
Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Surabaya memperkuat fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh sekolah sebagai penanganan awal jika terjadi kondisi darurat kesehatan.
“Sekolah-sekolah yang jauh dari rumah sakit harus punya penanganan awal. Maka UKS perlu diaktifkan dan diperkuat sebagai mitigasi keselamatan anak-anak,” kata Kaji Ipuk.
Baca Juga: Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin
Saat ditanya kemungkinan penghentian sementara operasional SPPG yang diduga terkait kasus tersebut, pihaknya meminta pemeriksaan dilakukan secara cepat dan objektif. Sebab hingga kini penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses pendalaman.
“Kita belum tahu pasti apakah keracunan ini benar-benar akibat MBG atau faktor lain. Tapi yang paling penting sekarang adalah evaluasi dan kontrol harus diperketat,” paparnya.
Kaji Ipuk juga mengingatkan agar pemerintah dan sekolah memberi edukasi kepada siswa serta orang tua agar kepercayaan terhadap program MBG tetap terjaga.
“Harus ada edukasi dan keyakinan kepada anak-anak bahwa makanan itu sehat dan tidak akan menimbulkan keracunan kembali. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” tegas Kaji Ipuk.
Editor : Zein Muhammad
