DPRD Jatim Soroti Peran Dinkes yang Tak Terlihat di Tengah Penanganan Banjir Pasuruan
- Penulis : Dony Maulana
- | Jumat, 27 Mar 2026 15:50 WIB
selalu.id - Penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan setelah tidak terlihatnya peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dalam penanganan bencana yang telah berlangsung beberapa hari.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas mengkritik hal tersebut dan mengingatkan potensi munculnya penyakit pascabanjir.
Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba
Puguh menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu lintas sektor, tidak hanya bergantung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial.
Politisi dari PKS ini mengatakan aspek kesehatan merupakan komponen krusial yang tidak boleh diabaikan mengingat genangan air yang lama berpotensi memicu berbagai penyakit.
“Dalam satu paket penanganan kebencanaan harus melibatkan berbagai pihak, antara lain BPBD, Dinas Sosial, Tagana, dan tentu Dinas Kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat terhindar dari risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya,” jelasnya, Jumat (27/3/2026).
Puguh menilai bahwa ketiadaan Dinkes Jatim di lapangan berpotensi menciptakan celah dalam penanganan kesehatan warga terdampak.
Ia menambahkan bahwa idealnya Dinkes Jatim berkoordinasi aktif dengan Dinkes Kabupaten Pasuruan dan puskesmas setempat untuk melakukan pendataan serta asesmen kondisi kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat
“Harus ada asesmen langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah ada warga yang mulai mengalami gangguan kesehatan. Hal ini bertujuan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” tegasnya.
Puguh juga mengingatkan bahwa kehadiran negara dalam situasi bencana tidak hanya diukur dari distribusi bantuan logistik, tetapi juga dari kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan kesehatan. Kehadiran negara harus dirasakan secara utuh,” paparnya.
Konfirmasi dengan petugas BPBD Jawa Timur di lapangan menunjukkan bahwa pihaknya tidak melihat kehadiran Dinkes Jatim selama proses penanganan berlangsung.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah
"Yang kami temui hanya Dinkes Pasuruan dan puskesmas setempat,” kata salah satu petugas.
Berdasarkan data BPBD Jatim, hingga Kamis (26/3/2026), jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.148 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, dan Gempol.
Dengan jumlah terdampak yang cukup besar dan durasi banjir yang belum sepenuhnya surut, DPRD Jatim mendesak agar koordinasi lintas sektor segera diperkuat, khususnya untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal.
Editor : Zein Muhammad
