Kamis, 04 Jun 2026 13:06 WIB

DPRD Minta Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Pasar Murah Ramadan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 04 Mar 2026 12:00 WIB
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono. (Foto: Ade/selalu.id).
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id - Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar memperketat pengawasan pelaksanaan pasar murah selama Ramadan.

Politisi yang akrab disapa Buleks ini menilai program tersebut rawan tidak tepat sasaran jika kontrol di lapangan lemah.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Menurutnya, pasar murah merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaga pemerataan kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang Lebaran.

Namun, pelaksanaannya harus diawasi ketat agar benar-benar menyasar warga menengah ke bawah.

“Jangan sampai tidak merata. Kebutuhan pokok itu yang paling utama dan harus tepat sasaran. Ini butuh pengawasan ketat,” tegas Buleks kepada selalu.id, Rabu (4/3/2026).

Ia juga menyoroti potensi antrean ganda dalam distribusi sembako. Buleks mengingatkan agar panitia tidak hanya berorientasi pada habisnya stok, tetapi juga memastikan pembeli sesuai kriteria penerima manfaat.

“Kadang satu orang bisa mengantre lebih dari sekali atau menyuruh orang lain membeli lagi. Jangan sampai yang penting stok habis, tetapi tidak dikontrol siapa yang membeli,” jelasnya.

Ia mengkritisi apabila komoditas yang dijual dalam pasar murah justru berlabel premium dengan harga relatif tinggi.

Hal itu berpotensi mengundang pembeli dari kalangan mampu dan menggeser hak warga yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

“Kalau berasnya premium dan mahal, itu bukan pasar murah. Nanti orang mampu ikut membeli karena lebih murah dari pasaran. Akhirnya tidak tepat sasaran,” papar Buleks.

Selain pengawasan saat pelaksanaan, Buleks meminta Pemkot Surabaya memperkuat kontrol harga pasca-Lebaran.

Ia juga mendorong keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bagian perekonomian, BUMD, hingga organisasi masyarakat untuk menjaga stabilitas harga sembako.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan takaran dan kualitas produk. Beras harus sesuai timbangan, minyak sesuai liter, dan tidak ada pengurangan isi dalam kemasan.

“Walaupun selisihnya kecil, tetap harus diawasi. Jangan sampai kualitas barang sudah lama atau tidak layak konsumsi,” katanya.

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Tak hanya sembako, Komisi B juga menyoroti penjualan parsel Lebaran. Buleks meminta pengawasan ketat terhadap masa kedaluwarsa makanan dan minuman dalam bingkisan.

“Parsel sering kali tidak langsung dibuka, hanya dipajang dulu. Kalau masa kedaluwarsanya mepet, ini bisa berbahaya. Harus ada kontrol dan sanksi tegas jika melanggar,” beber dia.

Meski demikian, Buleks tetap mengapresiasi program Ramadan yang digelar Pemkot Surabaya. Namun ia menegaskan, keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari ramainya pembeli atau cepat habisnya stok.

“Yang terpenting adalah adil, merata, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.

Jaring Atlet Jelang Porprov Jatim 2027, Pordasi Sidoarjo Gelar Lomba Berkuda

Federasi berkuda Sidoarjo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi atlet muda untuk berpartisipasi tanpa terbebani biaya. Menampilkan bakat hingga jadi atlet.