Sabtu, 31 Okt 2026 02:44 WIB

Pemkot Surabaya Buka Posko THR 2026, Begini Cara Membuat Laporannya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 27 Feb 2026 13:36 WIB
Posko Pengaduan THR di Surabaya. (Dok. Diskominfo Surabaya).
Posko Pengaduan THR di Surabaya. (Dok. Diskominfo Surabaya).

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026.

Posko ini disiapkan untuk menerima laporan pekerja terkait pembayaran THR menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Baca Juga: Melihat dari Dekat Pasar Induk Surabaya: Fasilitas Lengkap, Bebas Biaya Sewa Lapak

Kepala Disperinaker Surabaya, Hebi Djuniantoro mengatakan posko dibuka mulai 26 Februari hingga 27 Maret 2026.

Pada tahap awal, layanan difokuskan untuk sosialisasi tata cara perhitungan dan aturan pembayaran THR kepada pekerja maupun pengusaha.

Memasuki H-14 hingga H-7 sebelum Lebaran, posko akan memprioritaskan penanganan aduan apabila terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran THR.

“Kalau ada kendala, diharapkan bisa diselesaikan secara bipartit di internal perusahaan terlebih dahulu. Jika tidak ada penyelesaian, pekerja bisa melapor ke posko dan akan kami fasilitasi mediasi. Apabila tetap tidak ada titik temu, akan dilaporkan ke tingkat Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti pengawas ketenagakerjaan,” jelas Hebi, Jumat (28/2/2026).

Baca Juga: Pelaku yang Loncat ke Sungai Usai Bacok Pemobil di Surabaya Belum Ditemukan

Layanan pengaduan dibuka secara langsung di Kantor Disperinaker Surabaya, Jalan Penjaringan Asri Nomor 36, pada hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB.

Selain itu, pengaduan juga bisa dilakukan secara daring melalui tautan resmi serta layanan WhatsApp yang disediakan.

Disperinaker juga mewajibkan kawasan industri dan pusat perdagangan besar menyediakan posko mandiri untuk memudahkan akses pekerja di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Cekcok Berujung Pembacokan di Surabaya, 1 Pelaku Belum Ditemukan usai Lompat Sungai

Pekerja yang hendak melapor diminta membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran pembayaran THR.

Sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Sementara itu, perusahaan yang telah membayarkan THR juga diminta melaporkan realisasi pembayaran sebagai bentuk pelaporan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Viral Poster Wanita Tanpa Busana Lagi Open BO-VCS di Mal Gresik

Poster tersebut memuat foto seorang wanita berinisial ZR tanpa mengenakan busana disertai tulisan bernada pencemaran nama baik.

Jaka Jatim Sebut Anwar Sadad Kebal Hukum dalam Kasus Korupsi Dana Hibah

Jaka Jatim membeberkan bahwa Anwar Sadad diduga kuat menerima aliran dana gratifikasi hingga mencapai Rp22,2 miliar. Sadad juga mangkir 3 kali dipanggil KPK.

Bea Cukai RI Gagalkan Penyelundupan 353 Kg Emas ke Luar Negeri

Bea Cukai memastikan akan terus memperketat pengawasan lalu lintas barang di perbatasan nasional guna mencegah kebocoran ekspor yang rugikan negara.

Mengenal Aryasetya Kanaka, Wisudawan UC Surabaya Sukses Bawa Kopi Lokal ke Pasar Dunia

Hingga kini, sebanyak 8 kontainer kopi berhasil diberangkatkan ke mancanegara, 7 kontainer mendarat di Italia dan 1 kontainer ke Uni Emirat Arab (UEA).

Antisipasi Lonjakan Nataru dan Hasil Laut, TPK Merauke Siapkan Kapasitas CY dan Reefer Plug

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran rantai logistik, mengantisipasi potensi pertumbuhan arus peti kemas.

SIER Gerak Cepat Tangani Kebakaran di TPST Lestari PIER, Seluruh Pekerja Dipastikan Selamat

Penanganan segera dilakukan dengan mengerahkan tim tanggap darurat dan pemadam kebakaran untuk mengendalikan situasi serta mencegah meluasnya area terdampak.