Jumat, 05 Jun 2026 05:05 WIB

Polda Jatim Sidak Pasar di Surabaya Jelang Lebaran, Pastikan Harga Bapok Stabil dan Aman

Tim Satgas Pangan Polda Jatim saat sidak bahan pokok di sejumlah pasar di Surabaya Jelang Hari Raya IdulFitri. (Dok. Humas Polda Jatim).
Tim Satgas Pangan Polda Jatim saat sidak bahan pokok di sejumlah pasar di Surabaya Jelang Hari Raya IdulFitri. (Dok. Humas Polda Jatim).

selalu.id - Polda Jawa Timur melakukan pengecekan izin edar dan kelayakan mutu bahan pangan yang beredar di sejumlah pasar di Surabaya, Rabu (25/2/2026).

Pemeriksaan juga mencakup pemantauan harga komoditas pokok untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat selama Ramadan dan menjelang Hari Raya IdulFitri.

Baca Juga: 971 Bintara SPN Polda Jatim Resmi Dilantik, Begini Pesan Khusus Kapolda

Pengecekan dilakukan terhadap berbagai jenis pangan, mulai dari beras, minyak goreng, makanan kaleng, hingga produk frozen food. Dalam pantauan di lapangan, harga beras tercatat masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni sekitar Rp14.900 per kilogram.

Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Farris Nur Sanjaya mengatakan hasil pengecekan secara umum menunjukkan kondisi yang baik dan belum ditemukan pelanggaran signifikan, baik terkait mutu maupun harga.

“Kami tadi sudah melaksanakan pengecekan bersama, mulai dari beras, minyak, makanan kaleng hingga frozen food. Secara umum hasilnya cukup baik dan tidak ditemukan pelanggaran harga,” jelasnya.

Farris mengatakan, kegiatan pencegahan seperti ini telah dilakukan oleh Satgas Pangan Polda Jatim bahkan sebelum memasuki masa persiapan Lebaran, sebagai upaya berkelanjutan untuk menjamin keamanan pangan.

Sementara Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menambahkan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan yang aman dan layak konsumsi.

Baca Juga: Bahagianya Korban Pencurian saat Motornya Dikembalikan Polda Jatim

"Polda Jawa Timur ingin mencegah sejak dini peredaran barang yang tidak memenuhi standar mutu maupun ketentuan izin edar," katanya.

Kegiatan pengecekan yang dilakukan di pasar dan toko ritel ini bertujuan agar menjelang Lebaran tidak ada barang yang tidak layak konsumsi atau tidak memiliki izin edar yang sah beredar di masyarakat.

"Kita kedepankan langkah pencegahan terlebih dahulu,” ujarnya.

Baca Juga: Polda Jatim Ringkus 319 Bandit, Sita Motor-Mobil, Emas hingga Uang Tunai

Meski demikian, pihaknya memastikan tidak akan segan mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana.

“Apabila masih ditemukan hal-hal yang menyimpang dan melanggar ketentuan pidana, tentu akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," jelas Abast.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Jika ditemukan pelanggaran tentu ancaman hukumannya maksimal bisa lima tahun penjara.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.