Wamendagri Dorong Pengawasan Dana Desa di Jember, Tata Kelola Jadi Kunci

selalu.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiantoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Jember, Kamis (12/2/2026).

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka memperkuat sosialisasi pengawasan pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa (DD).

Baca Juga: Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Dalam agenda tersebut, Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah pusat menempatkan desa sebagai prioritas pembangunan nasional.

Berbagai program strategis diarahkan langsung menyentuh desa, seperti pengembangan kampung nelayan, koperasi desa, hingga skema KDMP yang mempercepat distribusi dukungan dari pusat.

"Penguatan tata kelola menjadi kunci agar seluruh potensi anggaran dapat dimanfaatkan optimal oleh aparatur desa. Sumber pendanaan desa tidak hanya berasal dari dana desa, tetapi juga dari pajak daerah, serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya.

Terkait Dana Desa 2025 yang belum terealisasi, Bima memastikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelaraskan alokasi anggaran, termasuk dalam mendukung program Koperasi Merah Putih.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

"Tata kelola yang baik akan memastikan setiap rupiah dana publik benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Wamendagri Bima Arya Sugiantoro saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Jember. (Dok. Diskominfo Jember).

Baca Juga: Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Secara khusus, Bima menilai Jember memiliki keunggulan kompetitif di berbagai sektor, mulai dari komoditas tembakau hingga Jember Fashion Carnaval (JFC) yang telah mendunia.

Bima mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kualitas manajemen desa.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan sejumlah aspirasi kepala desa, termasuk persoalan teknis Koperasi Merah Putih seperti penyediaan lahan dan koordinasi lintas lembaga.

Ia menyebut beberapa kendala telah menemukan solusi dan diharapkan segera ditindaklanjuti dengan dukungan Komisi II DPR RI.

Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini mengakui adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD), namun ia optimistis potensi anggaran baru dapat diperoleh melalui program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga: Program Bunga Desaku Jember, Dari Bantuan UMKM hingga Rencana Investasi Rp2 Triliun

"Jika 300 unit SPPG beroperasi di Jember, potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp4 triliun. Maka, penting untuk memastikan belanja program tersebut menggunakan produk lokal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Ke depan, Pemkab Jember akan berkoordinasi dengan para kepala desa terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), termasuk mengupayakan tambahan ADD melalui perubahan anggaran.

Selain itu, pemerintah daerah tengah mengkaji penerbitan surat edaran agar SPPG memprioritaskan produk pertanian, peternakan, dan UMKM lokal sebagai pemasok utama.

"Langkah ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem dan pelaku UMKM desa," tegas Gus Fawait.

Editor : Zein Muhammad

URL : https://selalu.id/news-12394-wamendagri-dorong-pengawasan-dana-desa-di-jember-tata-kelola-jadi-kunci