Senin, 09 Feb 2026 19:10 WIB

Pemkot Mojokerto Kembali Sabet Penghargaan Badan Publik Informatif, Skor Sempurna 99,45

selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali membuahkan hasil membanggakan dengan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KI Awards 2025 dengan nilai 99,45.

Ini membuktikan komitmen besar Kota Mojokerto dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan. 

Baca Juga: Pesan Khusus Ning Ita pada Insan Pers Dalam Perayaan HPN ke-80 di Mojokerto

Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Mojokerto Santi Ratnaning Tias yang hadir mewakili Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, di ASTON Bojonegoro, Sabtu (29/11) malam. 

Rekor Konsisten: Setiap Tahun Berprestasi

Capaian ini menambah panjang deretan prestasi Kota Mojokerto dalam ajang KI Award, Sejak tahun 2021 Kota Mojokerto berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif.

Pada tahun 2022 Kota Mojokerto berhasil membawa pulang Tiga penghargaan sekaligus dalam Ajang KI Award, yakni sebagai Badan Publik Informatif, Badan Publik Mengumumkan Informasi Publik Terbaik, dan Pengelolaan & Pendokumentasian Informasi Publik Terbaik. 

Tak berhenti disitu, pada tahun 2023 Kota Mojokerto memboyong Empat penghargaan, diantaranya Peringkat 1 Badan Publik Informatif, Badan Publik Terfavorit, Kualitas Informatif Terbaik, serta Sarana dan Prasarana Terbaik. 

Sementara pada tahun 2024 Kota Mojokerto berhasil menjadi Peringkat 1 Badan Publik Informatif. Dan pada tahun 2025 Kota Mojokerto kembali mengukir prestasi dengan mendapat penghargaan Badan Publik Informatif dengan nilai 99,45.

Prestasi beruntun ini menunjukkan konsistensi Kota Mojokerto dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau.

Baca Juga: Sate 'Nggarai Tangi' di Pinggiran Sawah Mojokerto, Begini Khasiatnya untuk Pria Dewasa

Wali Kota Mojokerto: “Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat”

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi bukti nyata bahwa pemerintah kota terus memperkuat budaya transparansi, dimana keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. 

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus memperkuat layanan informasi. Bagi kami, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi hak masyarakat agar bisa ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan,” tutur Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto. 

Dengan deretan penghargaan keterbukaan informasi yang didapat, PemerintahKota Mojokerto akan terus mengembangkan tata kelola informasi publik yang mudah diakses dan responsif.

“Kami akan terus berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang semakin terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat harus bisa mendapatkan informasi kapan pun mereka butuhkan,” tegasnya.

Baca Juga: Dukung Program Presiden Prabowo, Pemkot Mojokerto Gelar Kerja Bakti Massal

KI Jatim: Keterbukaan Adalah Kebutuhan, Bukan Sekadar Kewajiban

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Jawa Timur, Edi Purwanto, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi kini menjadi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

“Keterbukaan informasi bukan semata-mata kewajiban, tetapi kebutuhan. Kami ingin mendorong masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban, agar semua yang dikerjakan badan publik dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

KI Jatim sendiri telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ratusan badan publik di Jawa Timur, dan hasilnya 47 badan publik dinyatakan memperoleh predikat Informatif.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Peredaran Pupuk Bersubsidi Ilegal di Ngawi Digagalkan, 6 Orang Ditetapkan Tersangka

Kasus ini terbongkar setelah petugas menerima informasi pengiriman pupuk bersubsidi ilegal dari Kabupaten Lamongan ke Ngawi.

Jelang Imlek, Salon di Surabaya Diserbu Pelanggan

Banyak masyarakat memilih untuk merapikan penampilan sebagai bentuk persiapan menyambut tahun baru, dengan tren gaya rambut yang semakin beragam dan bebas.

Menanti Siapa Saja Anggota DPRD Surabaya yang Jadi Tersangka Kasus Bimtek

Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan bimtek bagi anggota DPRD Surabaya yang menyedot anggaran hingga miliaran rupiah.

Tingkatkan Layanan Terminal Peti Kemas, Pelindo Datangkan Alat Bongkar Muat Baru

Alat-alat tersebut rencananya akan mulai tiba secara bertahap pada semester-II tahun 2026.

Kasus Korupsi Bimtek DPRD Surabaya, Siapa yang Akan Jadi Tersangka?

Kasus ini berpusat pada dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan bimtek bagi anggota DPRD Surabaya dengan anggaran miliaran rupiah.

Khofifah Dirujak Netizen usai Mangkir di Sidang Korupsi Dana Hibah Jatim: Pedes Banget!

Tak banyak dari mereka, menyatakan kekhawatiran akan kemungkinan penyelidikan tidak berjalan transparan, hingga menginginkan proses hukum berjalan cepat.