Senin, 28 Sep 2026 21:24 WIB

APBD 2026 Rp12,7 Disahkan, Wali Kota Eri Incar Pendapatan Aset Ganti Kekurangan Rp730 Miliar

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 10 Nov 2025 14:21 WIB

selalu.id – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp12,7 triliun dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025).

 

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Tak Mau Seragam Bikin Sekolah Negeri Terlihat Beda Kasta

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa APBD 2026 difokuskan pada percepatan pembangunan dan penataan anggaran yang lebih tepat sasaran. Ia memastikan seluruh proses lelang proyek bisa dimulai lebih awal agar realisasi pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun.

 

“Kita akan segera melaksanakan pembangunan untuk tahun 2027. Karena kita sudah bisa melakukan persiapan lelang dan lain-lain. Jadi nanti Januari sudah bisa langsung jalan,” kata Eri seusai rapat paripurna.

 

Eri juga berterima kasih kepada DPRD Surabaya yang telah menginisiasi program rumah hunian layak. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar bantuan sosial dan program kerakyatan berjalan efisien dan tepat sasaran.

 

“Kalau satu keluarga dapat dua beasiswa, itu harus kita sepakati. Kalau lebih dari dua, ya memang tidak bisa. Kalau semua disentuh, anggaran nggak akan cukup. Maka saya matur nuwun pada DPRD,” ujarnya.

 

Eri menambahkan, Pemkot akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sekitar Rp730 miliar.

 

“Kita akan banyak melakukan optimalisasi aset, jangan sampai mangkrak atau cuma disewa. Dari reklame juga nanti kita pakai model neon digital di jalan-jalan utama. Yang bayar listrik bukan kita, tapi kita dapat pendapatan,” jelasnya.

Baca Juga: APBD Sidoarjo 2027 Naik jadi Rp5,15 T, Fokus Perbaiki Infrastruktur dan Kesehatan

 

Langkah tersebut, kata Eri, menjadi inovasi untuk menutup kekurangan TKD sekaligus memperluas sumber pendapatan daerah tanpa membebani warga.

 

“Dengan pemotongan TKD, kita harus berinovasi untuk menggantikannya. Insyaallah bisa,” tegasnya.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi jalannya paripurna yang berlangsung lancar dan penuh kolaborasi. Ia menyebut sinergi antara DPRD dan Pemkot menjadi kekuatan utama dalam penyusunan APBD terbesar dalam sejarah Kota Surabaya.

 

Baca Juga: Tasyakuran HUT ke-81 dengan Nobar Film Kemerdekaan, Wali Kota Eri Cahyadi jadi Aktornya

“Semua hal yang dibahas di paripurna berjalan dengan baik. Termasuk usulan-usulan dari Bu Lupia yang ditanggapi langsung oleh Pak Wali Kota,” ujar Adi.

 

Ia menegaskan DPRD akan terus melakukan pengawasan agar setiap program yang tertuang dalam APBD 2026 benar-benar terserap dan memberi dampak nyata bagi warga.

 

“Tahapan pembahasan sudah sesuai timeline. Ada penambahan anggaran untuk sektor prioritas seperti rutilahu, infrastruktur, PJU, dan sarana air bersih. Semua itu diharapkan menjadi narasi positif bagi pembangunan Surabaya,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Fifa Asean Cup 2026: Babak Pertama Indonesia Vs Malaysia, Gol Hubner Dianulir

Menit ke-36, Thom Haye diganjar kartu merah setelah melanggar Arif Aiman.

Pemkot Surabaya Siapkan Perwali PRT, Tak Hanya Pekerja tapi Juga Lindungi Agen P3RT

Dengan demikian, aturan di tingkat kota nantinya tetap selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Aksi Dua Pria Gasak Motor Karyawan Klinik di Mojokerto Terekam CCTV

Dua pelaku terekam mengendarai motor dari arah Ngoro.

Harga Daging Sapi Kelas Satu Naik, RPH Surabaya Sarankan Langsung Beli di Lapak Mitra

Masyarakat diminta tidak hanya mempertimbangkan harga saat membeli daging sapi, tetapi juga memperhatikan tempat pembeliannya.

Hindari Penyekapan, Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan Perwali Penyaluran ART di Surabaya

Eri Cahyadi menyebut calon ART yang belum mendapat pekerjaan tetapi tetap dibebani biaya Rp 50.000 selama berada di tempat penampungan.

DPRD Jatim Sahkan Perda Hak Disabilitas, Perkuat Perlindungan dan Kesetaraan Hukum

Perda ini menjadi payung hukum resmi yang mengikat seluruh pemangku kepentingan di Jatim untuk mewujudkan lingkungan yang ramah, inklusif, dan adil bagi semua.