Kamis, 23 Jul 2026 00:22 WIB

APBD Perubahan Jatim 2025 Disetujui, Fokus pada Ketahanan Pangan dan Layanan Publik

Kepala Bappeda Jatim, M. Yasin
Kepala Bappeda Jatim, M. Yasin

selalu.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025, Senin (11/8/2025).

 

Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba

Persetujuan ini ditandatangani Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bersama seluruh pimpinan DPRD Jatim yang diketuai M. Musyafak.

 

Kepala Bappeda Jatim, M. Yasin, menjelaskan APBD Perubahan mengakomodasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hasil audit sebesar Rp4,7 triliun, serta peningkatan pendapatan daerah Rp279 miliar dari pajak daerah dan retribusi.

 

"Alokasi utama untuk belanja wajib yang belum terpenuhi di APBD murni, termasuk belanja pegawai dan BPJS Ketenagakerjaan," kata Yasin usai rapat paripurna.

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

 

Ia menambahkan, APBD Perubahan juga memperkuat program prioritas nasional dan daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2022, meliputi ketahanan pangan, inovasi, pendidikan, dan kesehatan.

 

Setelah persetujuan ini, Pemprov Jatim akan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut oleh DPRD hingga mencapai keputusan akhir.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah

 

"Proses pembahasan masih panjang, tapi kami berharap bisa segera selesai agar program prioritas cepat dilaksanakan," ujarnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.