Surabaya (selalu.id) - Timsos Satgas Saber Pungli Kemenko polhukam meminta Dinas Pendidikan Jatim bersikap transparan dan obyektif menghadapi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK pada tahun ajaran 2020 ini.
Kabid Pengaduan Masyarakat DPP GNPK Jatim Timsos Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam, Miko Saleh mengatakan, hampir setiap momen penerimaan siswa baru selalu terjadi masalah, terlebih saat ini menggunakan sistem online.
Baca juga: Pemkot Surabaya Bersih-bersih ASN Nakal, Ada Petugas LH hingga Lurah
"Diknas Jatim harus bersikap adil. Jangan sampai akses internet jadi alasan guna mendepak siswa miskin dari impiannya masuk sekolah negeri,"kata Miko Saleh dalam rilisnya, Kamis (11/6/2020).
Baca juga: Top 5 Berita: Kakek Tewas hingga Terlibat Pungli
Miko menegaskan,siswa miskin harus mendapatkan kesempatan yang sama bersekolah di SMA dan SMK Negeri tanpa terkendala peralatan yang mungkin sulit dijangkau.
"Alokasi bantuan bagi siswa miskin yang sekolah swasta sangat minim. Saya berharap Pemprov Jatim mengutamakan siswa miskin dulu,"ujarnya.
Baca juga: Banyak ASN Pemkot Surabaya Langgar Aturan, Dari Terlibat Pungli hingga Penyalahgunaan Wewenang
Miko menjelaskan, pada tahun ajaran 2020 ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan kuota sebesar 3817 siswa untuk keluarga medis yang membantu menangani pandemi Covid-19 di Jatim. Mereka terdiri dari anak dokter, perawat dan sopir ambulan. Angka itu hanya 1�ri total kuota keseluruhan di Jatim yang mencapai 381752.
Editor : Redaksi