selalu.id - Uji coba digitalisasi pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Surabaya mengubah secara signifikan data penerima bantuan sosial (bansos).
Dari hasil verifikasi, sekitar 25 ribu kepala keluarga (KK) yang sebelumnya tercatat sebagai penerima dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, sementara 51 ribu KK baru justru masuk sebagai penerima yang selama ini belum terdata.
Baca juga: Polisi Tetapkan Satu Tersangka Pembacokan Petugas Valet Ambyar Superclub Surabaya, Ini Tampangnya
Temuan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, saat meninjau pelaksanaan uji coba pendataan Perlinsos berbasis digital di Kecamatan Tambaksari, Selasa (28/7/2026).
Menurut Qodari, digitalisasi menjadi upaya pemerintah untuk menekan kesalahan data penerima bansos, baik inclusion error atau warga yang tidak berhak tetapi menerima bantuan, maupun exclusion error yakni warga yang berhak namun tidak masuk dalam daftar penerima.
"Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk, dan exclusion error yang berhak malah terlewat," jelasnya.
Qodari mengatakan, dari data lama yang mencatat sekitar 101 ribu KK penerima bansos di Surabaya, ditemukan sekitar 25 persen atau sekitar 25 ribu KK masuk kategori inclusion error sehingga dikeluarkan dari daftar penerima.
Sebaliknya, sistem pendataan terbaru justru menemukan sekitar 51 ribu KK atau sekitar 43 persen dari total 119 ribu KK yang dinilai berhak menerima bantuan, namun sebelumnya belum pernah tercatat.
"Bayangkan, ada sekitar 51 ribu KK atau setara 175 ribu jiwa yang selama ini seharusnya menerimabantuan tetapi tidak mendapatkannya," katanya.
Qodari menyebut pendataan dilakukan melalui aplikasi yang menggunakan teknologi face recognition dan terhubung dengan data kependudukan.
Sistem tersebut melakukan pencocokan dengan sejumlah basis data, seperti kepemilikan kendaraan, daya listrik, hingga kepemilikan tanah.
Selain itu, ia mengungkapkan lebih dari 1 juta KK di Surabaya telah masuk dalam proses pendataan.
Sebanyak 334.560 KK didaftarkan melalui agen Perlinsos yang terdiri dari ASN, RT/RW, serta pendamping PKH, sedangkan 62.673 KK melakukan pendaftaran secara mandiri.
Baca juga: Usai Bentrokan, Kelompok Ormas dan Perguruan Silat di Surabaya Kini Sepakat jaga Kamtibmas
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan progres pendataan telah mencapai 99,74 persen.Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terdata, sementara sekitar 2.610 KK masih dalam proses pendataan.
Menurut Eddy, kendala perlambatan sistem sempat terjadi pada awal pelaksanaan uji coba. Namun, setelah dilakukan perbaikan infrastruktur, proses verifikasi kini dapat berlangsung lebih cepat.
"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Masih ada sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. Targetnya dalam satu hingga dua hari ke depan bisa tuntas," sebutnya.
Uji coba Perlinsos di Surabaya dimulai sejak 4 Juni 2026 sebagai proyek percontohan nasional. Pada tahap awal, sistem baru menangani dua jenis program perlindungan sosial dan direncanakan akan diperluas hingga mencakup tujuh jenis bantuan sosial.
Editor : Zein Muhammad