selalu.id - Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ken Bimo Sultoni menanggapi terkait dugaan seorang anggota DPRD Surabaya bermain gim di telepon genggam saat rapat paripurna, Senin (27/7/2026).
Ia menilai dugaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan pribadi, melainkan harus menjadi bahan evaluasi bagi DPRD maupun partai politik yang menaungi anggota dewan tersebut.
Baca juga: Antisipasi Bentrok Susulan, Polisi Pertebal Pengamanan di Jalan Teuku Umar Surabaya
Menurut Ken Bimo, rapat paripurna merupakan forum resmi yang menjadi salah satu agenda tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di DPRD. Karena itu, seluruh anggota dewan wajib menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab selama rapat berlangsung.
“Kalau memang benar anggota DPRD Surabaya bermain gim saat rapat paripurna, tentu ini menjadi catatan serius dari sisi etika. Mereka adalah pejabat publik yang membawa mandat masyarakat, sehingga perilakunya juga menyangkut marwah lembaga DPRD,” kata Ken Bimo, Senin (27/7/2026).
Namun demikian, ia menegaskan dugaan tersebut tetap harus melalui proses klarifikasi dan verifikasi agar penilaian publik tidak hanya didasarkan pada asumsi.
Ken menilai, apabila dugaan itu terbukti, DPRD Surabaya dan partai politik yang bersangkutan perlu melakukan evaluasi sebagaimana pernah dilakukan dalam kasus serupa di DPRD Jember.
“Kalau di Jember ada pemanggilan dan evaluasi terhadap anggota dewan yang diduga bermain gim saat rapat, maka di Surabaya juga semestinya ada mekanisme yang sama. Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda dalam penegakan etika anggota DPRD,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi bukan semata untuk memberikan sanksi kepada individu, tetapi juga menjaga kredibilitas lembaga legislatif di mata masyarakat.
Baca juga: Anggota DPRD Surabaya yang Diduga Asik Ngegim saat Rapat Paripurna Itu dari Fraksi PDIP
“Etika itu harus berlaku untuk semua anggota dewan, siapa pun partainya. Ketika ada tindakan yang dianggap tidak pantas dalam forum resmi, partai politik maupun DPRD memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, dan jika terbukti melanggar, memberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Meski demikian, Ken Bimo mengingatkan agar kritik tidak digeneralisasi kepada seluruh anggota DPRD maupun partai politik tertentu.
“Yang harus dikritik adalah perilakunya. Sementara yang bersangkutan tetap harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai konteks yang sebenarnya,” katanya.
Sebelumnya, anggota DPRD Surabaya berinisial S dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) diduga bermain gim susun balok di ponselnya saat Rapat Paripurna DPRD Surabaya yang digelar pada Senin (27/7/2026).
Baca juga: Wali Kota Eri Minta Polisi Usut Tuntas Penyerobotan Ruko di Ngagel Rejo Surabaya
Berdasarkan pantauan selalu.id, anggota dewan tersebut diduga terus memainkan gim hingga Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengetuk palu sebagai tanda berakhirnya rapat.
Saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, S hanya memberikan jawaban singkat.
“Lagi rapat partai,” ujarnya.
Editor : Arif Ardianto