selalu.id - Ramainya laporan masyarakat yang masuk melalui hotline dan media sosial Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dinilai menjadi indikator positif perubahan budaya birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Di sisi lain, banyaknya aduan juga menjadi alarm perlunya pembenahan pelayanan publik di tingkat bawah.
Baca juga: Polisi Gagalkan Tawuran Dua Kelompok Remaja di Surabaya, Amankan 7 Orang dan Sita Sajam
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menilai kebijakan membuka kanal pengaduan langsung kepada masyarakat mencerminkan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan adaptif.
Menurutnya, kehadiran hotline maupun media sosial membuat warga lebih berani menyampaikan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.
“Budaya masyarakat yang sekarang diikuti oleh Pak Wali yang akhirnya membuka hotline, saya mendukung positif. Mindset Pemkot sudah terbuka, tidak lagi budaya birokrasi tertutup. Dengan menjadikan media sosial sebagai mata warga yang akhirnya mengadu persoalan, ini merupakan transformasi budaya pemerintah yang adaptif,” kata Kahfi, Jumat (17/7//2027).
Meski mengapresiasi langkah tersebut, politikus Gerindra itu mengingatkan bahwa tingginya jumlah laporan juga menunjukkan masih adanya kelemahan dalam tata kelola pelayanan di tingkat pelaksana, mulai dari kelurahan hingga kecamatan.
Banyaknya persoalan yang baru terungkap melalui hotline menandakan sistem pelayanan di lapangan belum berjalan secara disiplin.
Baca juga: Warga Surabaya Banyak yang Sambat Parkir, Laporan ke Hotline Cak Eri Tembus 1.442
“Orang berani speak up di media sosial, bahkan akhirnya banyak laporan. Sampai ada fakta masalah baru di hotline ini menandakan sistem di bawah masih kurang terkelola dengan disiplin. Saya memahami langkah Pak Wali ini sebagai upaya menata tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif,” jelas Kahfi.
Pihaknya pun berharap keberadaan hotline tidak hanya menjadi sarana menerima keluhan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong perbaikan sistem pelayanan hingga ke level pemerintahan paling dekat dengan warga.
Kahfi menilai keberhasilan kepala daerah bukan diukur dari banyaknya aduan yang diterima, melainkan dari kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan tanpa harus selalu melibatkan wali kota.
Baca juga: Menanti Pembenahan Akses dan Lahan Parkir di Wisata Hutan Kota Pakal Surabaya
“Semoga dengan hotline ini Pak Wali juga punya target. Jangan sampai akhir periode Pak Wali hotline ini masih ramai aduan terus. Ketika persoalan pemerintahan sudah selesai di tingkat kelurahan dan kecamatan, berarti Pak Wali berhasil menyiapkan regenerasi tata kelola pemerintahan yang tanggap ing sasmito,” tuturnya.
Meski demikian, Kahfi menegaskan tidak ada sistem pemerintahan yang sepenuhnya bebas dari persoalan. Menurutnya, yang paling penting adalah kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
“Karena tidak ada sebuah tatanan sosial masyarakat yang tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tinggal bagaimana penyelesaiannya,” pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad