selalu.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur pada 22 hingga 26 Juni 2026 menggelar operasi serentak terhadap penunggak pajak yang mencapai Rp646,1 miliar.
Dalam operasi yang melibatkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) I, II, dan III, itu dilakukan secara serentak dengan 158 penunggak pajak hingga Rp621,2 miliar.
Baca juga: Soal Polemik Pajak, Manajemen Rumah Makan AG Ny Suharti Surabaya Tegaskan Kooperatif
Selain itu, DJP Jawa Timur juga melakukan penyitaan terhadap 230 aset yang mencapai Rp24,9 miliar, setelah wajib pajak tidak menyelesaikan kewajibannya meski telah melalui serangkaian tahapan penagihan.
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Timur II, Johny Victor, menegaskan bahwa penyitaan tersebut dilakukan melalui prosedur dengan mengirimkan surat pemberitahuan kewajiban pajak yang harus diselesaikan.
"Sebelum tindakan penyitaan dilakukan, wajib pajak telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. Penagihan pajak bertujuan mendorong penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Johny dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).
Baca juga: Gelar Gerak Jalan Serentak 40 Kota, IKPI Pecahkan Rekor MURI
Johny mengatakan proses penagihan diawali dengan imbauan, surat teguran, hingga surat paksa. Penyitaan menjadi langkah lanjutan apabila ruang penyelesaian secara kooperatif tidak dimanfaatkan.
Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan sumber utama pembiayaan negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga perlindungan sosial.
Baca juga: Gara-gara ini, Rumah Makan AG Ny Suharti Harus Berurusan dengan Bapenda Surabaya
Karena itu, kepatuhan pajak dipandang sebagai bentuk partisipasi warga dalam mendukung pembangunan.
"Meski demikian, penyitaan bukan akhir dari proses. Wajib pajak masih memiliki kesempatan menyelesaikan utangnya agar penagihan tidak berlanjut ke tahap berikutnya," tegas Johny.
Editor : Zein Muhammad