selalu.id - Komisi D DPRD Jawa Timur mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan energi daerah pasca terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Penguatan ini dinilai menjadi solusi menjawab peningkatan kebutuhan listrik baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Baca juga: Dorong Percepatan Investasi, DPMPTSP Jatim Gelar Bimtek OSS RBA dan LKPM
Anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PKB, Yoyok Mulyadi, menyatakan diversifikasi sumber energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik konvensional.
Menurutnya, pengembangan energi terbarukan harus ditempatkan sebagai agenda prioritas utama pemerintah daerah.
“Program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS yang sudah dijalankan Pemprov Jawa Timur perlu diperluas jangkauannya hingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas,” kata Yoyok, Selasa (23/6/2026)
Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2023 hingga 2024, Pemprov Jatim telah mendorong pemasangan PLTS di lingkungan perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren.
Baca juga: Kemaki Minta KPK dan Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Anggaran APBD Jatim
Namun pada tahun 2026 ini, menurutnya program tersebut harus mulai diuji coba secara lebih luas, tidak lagi terbatas hanya pada lembaga yang biaya operasional dan pemeliharaannya ditanggung negara.
Yoyok mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Keberhasilan transisi energi membutuhkan dukungan tenaga kerja yang kompeten serta peningkatan kesadaran masyarakat agar fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Sudah ada contoh nyata di lapangan. Beberapa penerangan jalan tenaga surya dan fasilitas serupa di objek wisata terbengkalai serta tidak berfungsi lagi begitu masa garansi atau pemeliharaan resmi berakhir. Hal ini terjadi karena minimnya pendampingan dan keterampilan masyarakat dalam merawatnya,” jelasnya.
Baca juga: Ketika PLN Seenaknya Sendiri saat Pemadaman Listrik di Surabaya, Dishub Aja Dicuekin
Yoyok menegaskan, kondisi itu menyebabkan investasi yang telah dikeluarkan menjadi kurang maksimal manfaatnya. Oleh karena itu, ia mendorong Pemprov Jatim segera menyusun laporan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program energi terbarukan yang telah berjalan.
“Evaluasi itu penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depannya. Masyarakat pun perlu melihat bukti nyata bahwa energi terbarukan benar-benar hemat biaya, efisien, dan menjamin ketahanan energi jangka panjang bagi Jawa Timur,” pungkas dia.
Editor : Zein Muhammad