selalu.id – Kondisi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur dinilai masih timpang dan sangat bergantung pada satu entitas saja. Data menunjukkan bahwa dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, sekitar 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar berasal semata-mata dari Bank Jatim.
Sementara itu, kontribusi dari holding BUMD lainnya sangat minim. Holding PJU hanya menyumbang sekitar 7 persen, bahkan holding besar seperti PWU dan JGU hanya berkontribusi di angka 0,2 hingga 0,3 persen atau tidak sampai Rp2 miliar.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD, Jairi Irawan menilai kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam diversifikasi ekonomi daerah.
"Ini menunjukkan ketimpangan struktural yang serius. Satu BUMD menjadi tulang punggung, sementara yang lain belum mampu memberikan kontribusi signifikan," Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini kepada selalu.id, Kamis (30/4/2026).
Baca juga: Peringati HUT ke-81 RI, Partai Demokrat Gresik Gelar Aksi Bersih-bersih Makam Pahlawan
"Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, mereka sudah membangun ekosistem yang lebih seimbang, sedangkan Jatim masih sangat bergantung pada sektor perbankan," imbuhnya.
Lebih jauh, Jairi juga menyoroti ketidakselarasan antara aset yang besar dengan hasil yang didapat. Banyak aset non-keuangan yang justru tidak produktif, menganggur (idle), atau dikuasai pihak lain tanpa memberikan nilai ekonomi yang memadai bagi daerah.
Baca juga: Kabar Baik, Masyarakat Kini Bisa 'Cas' Mobil Listrik di Gedung DPRD Jatim
"Jika dibiarkan, BUMD bukan menjadi motor pembangunan, tapi justru berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang," tegasnya.
Editor : Redaksi