selalu.id – DPRD Jawa Timur menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa 261 orang di Kabupaten Mojokerto.
Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Golkar Sumardi meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur atau SOP program tersebut. Peristiwa keracunan terjadi pada Jumat (9/1/2026) setelah penerima manfaat, yang mayoritas pelajar dan santri, mengonsumsi menu soto ayam dari Satuan Pemasakan Penyedia Gizi di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi.
Baca juga: Angin Kencang di Mojokerto Rusak 4 Rumah dan Tumbangkan Pohon Bikin Macet
Para korban mengalami gejala mual, muntah, demam, hingga diare. Sebagian di antaranya harus menjalani perawatan di posko kesehatan dan rumah sakit rujukan.
Sumardi menilai jumlah korban yang besar menjadi peringatan serius terhadap tata kelola program MBG. Menurutnya, dampak kejadian tersebut tidak hanya menyangkut kesehatan fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis pada siswa serta kekhawatiran orang tua.
“Korban cukup banyak. Ini harus dievaluasi total, karena dampaknya bukan hanya kesehatan, tapi juga psikologis siswa dan orang tua,” ujar Sumardi saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan evaluasi harus mencakup seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Baca juga: Momen Wali Kota Mojokerto Ikuti Workshop Pengelolaan Sampah di Jepang
“Kalau SOP tidak dijalankan dengan disiplin, risikonya besar. Ini harus ditelusuri dari hulu ke hilir,” katanya.
Sumardi juga menyoroti potensi risiko pada menu makanan basah apabila terdapat jeda waktu terlalu lama antara proses memasak dan konsumsi. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu pertumbuhan bakteri yang membahayakan kesehatan.
“Jarak waktu masak dan konsumsi yang terlalu lama harus benar-benar dikontrol,” tegasnya.
Baca juga: Gila! Ternyata Begini Alur Suap Dana Hibah Pokir DPRD Jatim
Ia mendorong agar SOP MBG ditinjau ulang dan dipastikan dijalankan secara konsisten di lapangan. Menurutnya, SOP yang telah disusun melalui kajian tidak boleh diabaikan meski program dijalankan dalam skala besar.
“Program ini sebenarnya baik. Jangan sampai karena kelalaian teknis, kepercayaan masyarakat justru menurun,” pungkasnya.
Editor : Ading