selalu.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menolak rencana Pemkot mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Baca juga: Gandeng UNDP, Cara Pemerintah Cegah Pencemaran Plastik Sungai di Surabaya
Menurut Imam, utang seharusnya menjadi opsi terakhir setelah semua potensi pendapatan asli daerah (PAD) dimaksimalkan. Ia menilai langkah Pemkot janggal karena pinjaman itu tidak dibarengi peningkatan target PAD.
“Sejak awal saya tidak setuju ada utang. Kalau sudah buntu baru utang, atau untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Sekarang malah target PAD diturunkan, tapi Pemkot mau berutang Rp1,5 triliun. Ini anomali,” tegas Imam, Selasa (30/9/2025).
Ia memaparkan, APBD murni 2026 diproyeksikan hanya Rp12,626 triliun. Jumlah ini tak jauh berbeda dengan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun, selisih sekitar Rp300 miliar.
Baca juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?
Imam mengingatkan, pinjaman Rp1,5 triliun otomatis menambah beban bunga yang harus ditanggung daerah. “Kalau mau berutang, mestinya target PAD digenjot supaya bisa membayar pokok dan bunga. Faktanya, PAD malah diturunkan,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas
Politisi NasDem itu menyebut penurunan PAD terutama terjadi di sektor pajak daerah. Dari Rp6,9 triliun pada APBD Perubahan 2025, targetnya turun menjadi Rp6,6 triliun di RAPBD 2026. Salah satunya pajak hotel yang dipangkas dari Rp405 miliar.
“Kalau pendapatan daerah turun, lalu utang ditambah, ini jelas bukan kabar baik bagi warga Surabaya,” pungkasnya.
Editor : Ading