selalu.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menolak rencana Pemkot mengajukan pinjaman Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Baca juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin
Menurut Imam, utang seharusnya menjadi opsi terakhir setelah semua potensi pendapatan asli daerah (PAD) dimaksimalkan. Ia menilai langkah Pemkot janggal karena pinjaman itu tidak dibarengi peningkatan target PAD.
“Sejak awal saya tidak setuju ada utang. Kalau sudah buntu baru utang, atau untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak. Sekarang malah target PAD diturunkan, tapi Pemkot mau berutang Rp1,5 triliun. Ini anomali,” tegas Imam, Selasa (30/9/2025).
Ia memaparkan, APBD murni 2026 diproyeksikan hanya Rp12,626 triliun. Jumlah ini tak jauh berbeda dengan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun, selisih sekitar Rp300 miliar.
Baca juga: Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M
Imam mengingatkan, pinjaman Rp1,5 triliun otomatis menambah beban bunga yang harus ditanggung daerah. “Kalau mau berutang, mestinya target PAD digenjot supaya bisa membayar pokok dan bunga. Faktanya, PAD malah diturunkan,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD
Politisi NasDem itu menyebut penurunan PAD terutama terjadi di sektor pajak daerah. Dari Rp6,9 triliun pada APBD Perubahan 2025, targetnya turun menjadi Rp6,6 triliun di RAPBD 2026. Salah satunya pajak hotel yang dipangkas dari Rp405 miliar.
“Kalau pendapatan daerah turun, lalu utang ditambah, ini jelas bukan kabar baik bagi warga Surabaya,” pungkasnya.
Editor : Ading