selalu.id — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur terus menggalakkan sosialisasi over dimensi dan overload (ODOL) di wilayah Jawa Timur. Salah satunya melalui program “Polisi Menyapa” yang mengedepankan pendekatan humanis dengan menggandeng operator angkutan, paguyuban transportasi, dan pemerintah daerah.
Baca juga: Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Jatim Gelar Bromo KOM XII
“Intinya, kami menindaklanjuti program Bapak Kakorlantas, salah satunya melalui Polisi Menyapa,” kata Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, saat dikonfirmasi, Jumat (18/7/2025).
Iwan menjelaskan, forum dialog ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi pelaku usaha transportasi terkait penerapan Zero ODOL di Jawa Timur. Sejumlah operator disebut sudah mulai melakukan rekonstruksi truk agar sesuai spesifikasi teknis yang diizinkan.
“Alhamdulillah, ada masukan-masukan konstruktif. Yang penting, kami di Korlantas Polri dan Polda Jawa Timur akan menindaklanjuti program pemerintah menuju Zero ODOL, meskipun dilakukan bertahap,” jelasnya.
Iwan juga menyampaikan perubahan pola penertiban. Jika sebelumnya penindakan dilakukan langsung di jalan, kini pendekatan dilakukan melalui kunjungan ke pool atau komunitas angkutan.
Baca juga: Pekan Olahraga Bhayangkara ke-80, Kapolda Jatim Tekankan Soliditas dan Sportivitas
“Satu cara seribu gaya. Penertiban tetap jalan, tapi dengan cara-cara baru yang lebih komunikatif dan tidak menimbulkan gesekan,” ujarnya.
Terkait usulan batas bawah tarif angkutan yang muncul dalam pertemuan, Iwan menyebut hal itu sebagai masukan bagus, tetapi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau usulan itu diterapkan di semua daerah, saya kira sangat bagus. Tapi kita menunggu regulasi dari pemerintah pusat,” katanya.
Baca juga: 971 Bintara SPN Polda Jatim Resmi Dilantik, Begini Pesan Khusus Kapolda
Iwan berharap, strategi Polisi Menyapa yang sudah diterapkan di 39 polres di Jawa Timur bisa mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya Zero ODOL.
“Layanan yang kami berikan bukan hanya administratif, tetapi juga keamanan dan penegakan hukum. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat mendapat informasi valid dan solusi atas kendala di lapangan,” tutupnya.
Editor : Ading