Kamis, 04 Jun 2026 18:33 WIB

Jokowi Sebut Pemerintah Belum Bahas Rencana Pembatasan BBM Subsidi

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

selalu.id - Rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang, menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pemerintah belum membahas adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Penegasan Presiden sekaligus menjawab polemik rencana pembatasan BBM bersubsidi tersebut. "Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," kata Jokowi dalam keterangan resmi sebelum kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sekadar informasi, pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024 yang membuat sejumlah kalangan masyarakat menjadi gaduh, berawal dari pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Dimana, ia mengatakan, bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024, untuk mengurangi penyaluran BBM subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu disampaikan Luhut ketika membahas penggunaan BBM yang dikhawatirkan melebarkan defisit APBN 2024. Dengan pengetatan penerima BBM bersubsidi pemerintah bisa menyelamatkan APBN 2024 dari defisit.

Kendati demikian, selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan jika pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Sejatinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif sudah membantah belum adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

"Enggak ada batasan di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin sembari membantah pernyataan tersebut.

Kementerian ESDM, lanjut Arifin menyebutkan, masih perlu mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi, sehingga jika pembatasan diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada (harga) yang naik. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut Menteri ESDM menuturkan, saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. "Revisi Perpres masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan," tutupnya.

Baca Juga: Update Harga BBM Pertamina Terbaru di Seluruh Provinsi, Dari Aceh hingga Papua

Editor : Ading
Berita Terbaru

Perawat RS Waluyo Jati Probolinggo yang Ngaku Dibegal Itu Ternyata Hoaks, Alasannya Bikin Emosi

Diketahui sebelumnya, Nugroho, warga Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, itu mengaku dibegal pada Senin (1/6/2026) malam.

Pecah Ban, Pikap Terguling di Tol SuMo 1 Tewas 2 Luka

pikap berwarna putih itu oleng lantaran sopir tidak bisa mengendalikan dan sempat menabrak guardrail atau pembatas jalan sisi kanan dan terguling.

Sedan Baleno Terbakar di SPBU Probolinggo, di Dalam Mobil Petugas Temukan 8 Jeriken Isi Petralite

Setelah pembasahan usai petugas menemukan sekitar delapan jeriken di dalam sedan Suzuki Baleno yang terbakar.

Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Camat Sukolilo Surabaya, M Aries Hilmi mengatakan telah meminta klarifikasi kepada pengembang terkait status lahan yang dipersoalkan warga. Hasilnya begini.

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.