Kamis, 23 Jul 2026 00:27 WIB

Gubernur Khofifah Launching Pembangunan Hunian Relokasi Korban Banjir Bandang Banyuwangi

Gubernur Khofifah
Gubernur Khofifah

selalu.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaunching pembangunan hunian relokasi untuk korban terdampak banjir bandang di Desa Kalibaru, Banyuwangi, Minggu (11/2/2024) kemarin.

Gubernur Khofifah menargetkan, pembangunan hunian yang berada di lahan milik PTPN 1 Regional V ini akan selesai dalam kurun waktu tiga bulan. Nantinya, ada sebanyak 66 KK terdampak banjir bandang pada November 2022 yang mendapatkan hunian di lahan 1,17 hektare.

"Target pembangunan selesai tiga bulan, ada sebanyak 66 hunian yang dibangun," ujarnya kepada selalu.id, Senin (12/2/2024).

Khofifah menjelaskan, proses relokasi sebelum peluncuran pembangunan sempat mengalami sejumlah tantangan. Namun dapat diselesaikan dengan baik berkat sinergi dan komunikasi dengan masyarakat maupun pemilik lahan, PTPN.

"Proses relokasi ini paling lama dibanding yang lainnya seperti yang di Bondowoso, Lumajang, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Blitar. Selain itu, ini pertama kalinya relokasi nyambung kampung," katanya.

Karena lokasi yang dipakai merupakan lahan milik PTPN, lanjut ia menjabarkan, maka diperlukan waktu untuk mengurus segala proses administratif pelimpahan lahan. Bak gayung bersambut, PTPN pun berkenan membantu prosesnya.

"Saya minta untuk dikomunikasikan kembali kepada PTPN karena memang ada proses pelepasan hak dari PTPN kepada masyarakat itu butuh prosedur administratif dari PTPN kemudian ke Pemprov kemudian ke warga," jelasnya.

Atas peran itulah, Khofifah  menyampaikan terima kasih kepada PTPN 1 Regional V yang telah mengizinkan lahannya digunakan untuk relokasi warga terdampak banjir bandang.

Ia juga berharap warga terdampak kini bisa tenang karena hunian relokasi yang dibangun aman dari risiko bencana dan masih berada di dekat Desa Kalibaru. Sehingga warga tidak perlu beradaptasi lagi karena masih di desa asalnya.

"Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar, dan masyarakat tidak perlu  beradaptasi baru, karena ini tempat bersosialisasi selama ini. Ini luar biasa, nyambung kampung," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah  menyerahkan zakat produktif untuk 50 penerima manfaat. Ia juga berpamitan, karena pada tanggal 13 Februari 2024 nanti masa jabatannya berakhir.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto dalam laporannya menyampaikan hunian relokasi yang dibangun memiliki luas 5 x 6 meter. Biaya pembangunan hunian dialokasikan oleh BPBD Jatim.

"Sedangkan untuk pembangunan fasilitas lingkungan disupport oleh Pemkab Banyuwangi. Serta untuk pembebasan lahan dialokasikan melalui anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan saat ini masih dalam proses penerbitan penetapan lokasi," tandasnya.

Baca Juga: 440 Titik Genangan Sudah Tuntas, Pemkot Surabaya Sebut Banjir Tak Akan Selesai Tanpa Langkah Pusat

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.