Kamis, 23 Jul 2026 02:30 WIB

Guyub Rukun, Indeks Kerukunan Umat Beragama 2023 Jawa Timur Lampaui Rata-rata Nasional

Gubernur Khofifah
Gubernur Khofifah

selalu.id - Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusaka Kemenag Super App, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Jawa Timur Jatim pada tahun 2023 mencapai 77,55. Catatan tersebut berhasil melampaui rata-rata Indeks KUB nasional tahun 2023 yaitu sebesar 76,02.

Sebagai informasi, ada tiga dimensi yang dipotret dalam penilaian indeks kerukunan umat beragama, yaitu toleransi (74,47), kesetaraan (77,61), dan kerja sama (76,00).

Terkait hal ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Jatim dari berbagai elemen yang turut menjaga kerukunan di Bumi Majapahit.

"Alhamdulillah Indeks KUB Jatim Tahun 2023  berhasil melampaui rata-rata nasional. Insya Allah  dengan kerja sama semua pihak ke depan akan lebih meningkat lagi," ungkap Khofifah di Madinah yang sedang menjalankan ibadah umrah, Selasa (2/1/2024).

Khofifah menyampaikan, Kenaikan Indeks KUB Jatim ini menjadi cerminan suasana Jatim yang selalu menjaga interaksi sosial guyub rukun dan harmonis. Kestabilan kondisi masyarakat Jawa Timur, sebagai salah satu Episentrum Indonesia di wilayah Timur tentu sangat berpengaruh secara nasional.

"Kerukunan umat beragama di Jawa Timur ini penting  agar terbangun mutual respect dan selanjutnya bisa terjalin mutual trust atau kepercayaan satu sama lain," tegasnya.

Khofifah menambahkan, kestabilan Indeks KUB ini juga diharapkan bisa berpengaruh pada kestabilan kondisi masyarakat menjelang Pemilu pada 2024 mendatang. Pasalnya, Pemilu tahun 2024 ini  bukan hanya sekali, namun Pemilu serentak akan dilakukan dua kali dalam setahun.

"Kondisi masyarakat yang guyub rukun  dan harmonis ini jadi bekal untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan kondusif," ungkapnya.

Selain itu, kerukunan umat beragama sendiri memang masuk dalam salah satu dari tujuh program prioritas yang ditetapkan Kemenag RI terkait penguatan moderasi beragama. Hal ini semakin menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus menjaga kerukunan umat beragama guna mewujudkan keamanan bagi seluruh masyarakat.

Dalam hal ini, Khofifah juga menyampaikan terima kasih atas sinergitas dan kerja keras seluruh elemen strategis di Jawa Timur. Dari aparat, penegak hukum, tokoh agama (Toga), hingga tokoh masyarakat (Tomas) berperan penting dalam setiap upaya mewujudkan Jawa Timur yang aman, damai, adem ayem dan harmonis. Termasuk keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jatim.

"Terimakasih juga atas kolaborasi dan sinergitas seluruh aparat penegak hukum, toga, tomas, dan keberadaan FKUB di Jatim. Selamat Tahun Baru 2024 semoga tahun ini  tambah sehat sukses dan bahagia," pungkasnya.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Perhatikan Kesejahteraan Perawat

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.