Rabu, 04 Feb 2026 21:54 WIB

KPU Surabaya Sebut Secara Administrasi Bacaleg Bisa Ganti Nomor Urut dan Dapil

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 30 Mei 2023 14:31 WIB
Komisioner KPU, Soeprayitno
Komisioner KPU, Soeprayitno

Selalu.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Soeprayitno mengatakan bahwa pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD (DCAD) dari 18 Partai Politik (Parpol) telah semuanya terkumpul.

"Dari 18 parpol di Surabaya, mulai pengajuan dokumen DCAD mulai 10-14 Mei 2023 mereka telah mengajukan semua melalui aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) dan semuanya dinyatakan diterima," kata Nano sapaan akrabnya, kepada Selalu.id, Selasa (30/5/2023).

Nano mengungkapkan pengajuan DCAD di Surabaya berjalan dengan lancar. Ia menyebut, pengajuan DCAD Surabaya kali ini berbeda dengan daerah lain di Jawa Timur maupun provinsi lainnya.

"Berbeda dengan Kabupaten atau Kota di Jawa Timur lainnya maupun di provinsi lain, ada yang memanfaatkan kesempatan untuk perpanjangan dua kali 24 jam, dan bahkan 5 kali 24 jam," jelasnya.

Saat ini KPU Surabaya telah mulai melakukan Verifikasi Administrasi dokumen DCAD, terlebih lagi proses verifikasi itu di awasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Harapannya Rabu besok verikasi sudah selesai, sehingga didapatkan gambaran partai apa saja yang harus melakukan perbaikan dokumen pencalegannya," terangnya.

"Pastinya kami juga akan menginfokan lebih lanjut, ke partai politik melalui petugas penghubung atau LO," sambungnya.

Lebih lanjut Nano menjelaskan, nantinya pasca pengumumamn Daftar Calon Sementara (DCS), Parpol mempunyai kesempatan untuk mengganti nomor atau pindah Dapil Bacalegnya.

"Sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 10/2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota," tuturnya.

Meski begitu, persyaratan penggantian nomor maupun Dapil harus melakukan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di masing-masing parpol.

"Ya, seperti halnya saat pengajuan Bacaleg kemarin yang disetujui oleh DPP, dalam hal ini dikuatkan keberadaan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjend (DPP masing-masing)," pungkasnya. (Ade/Adg)

Baca Juga: Debat Pilwali Surabaya 21 November, Eri-Armuji Bakal Bahas Ini

Editor : Ading
Berita Terbaru

Bantahan Tim Hukum Terlapor dalam Dugaan Penyalahgunaan Dana Gereja GBI TOC Surabaya

Kasus ini sendiri telah masuk ke ranah kepolisian, setelah Ir Peter Putero, melaporkan Pendeta Samuel ke Polda Jatim.

Daftar Makanan yang Wajib Dihindari saat Musim Hujan, Berikut Risikonya

Masyarakat disarankan untuk tidak sembarangan dalam hal memilih makanan yang akan dikonsumsi saat musim hujan.

Kejati Jatim Tahan Direktur PT BJS dalam Kasus Korupsi Dana Pendidikan

Perbuatan tersangka bersama-sama dengan tersangka lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp157 miliar.

OTT KPK Hari Ini: Satu di Banjarmasin, Satunya Bea Cukai Jakarta

Dari kedua kasus tersebut, KPK belum merincikan siapa saja pihak yang diamankan dan detail konstruksi perkara. 

Kantor Bea Cukai Pusat Digeledah KPK, Rangkaian OTT?

Budi menegaskan Bea Cukai berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung.

626 Petugas Haji Surabaya Siap Layani 42 Ribu Jemaah di Jatim

Diklat yang digelar selama 10 hari penuh ini merupakan perubahan signifikan dari pembekalan sebelumnya yang hanya berupa bimbingan teknis (bimtek).