Kamis, 04 Jun 2026 23:28 WIB

Warga Diminta Lapor Jika Ada Pungli di Pemkot, Wali Kota Eri Siap Sanksi Tegas

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 22 Des 2022 13:16 WIB
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat di ruang kerjanya
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat di ruang kerjanya

selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengeluarkan nomor resmi pengaduan warga apabila menemukan pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Integritas Pemerintah Kota Surabaya itu adalah 0811-311-57777.

Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Warga diminta untuk melaporkan langsung ke nomor tersebut apabila menemukan pungli dalam pelayanan di di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Tolong disampaikan ke nomor itu. Akan saya proses hukum dan akan saya sanksi berat apabila memang benar terjadi. Sanksinya bisa pemecatan dan juga pidana. Saya pastikan akan saya lakukan itu," kata Wali Kota Eri, Kamis (22/12/2022).

Menurutnya, tarikan uang setelah memberikan pelayanan juga termasuk pungli meskipun tidak menyebutkan besaran nominal yang diberikan.

Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa semua pelayanan di Pemkot Surabaya itu gratis.

"Tidak ada seikhlasnya. Yang namanya gratis ya gratis. Ketika ngurus KTP atau apa pun itu gratis, tidak ada uang sama sekali. Pemerintah harus memberi contoh yang baik. Sampaikan ke kami kalau ada itu (pungli). Ini dihandle langsung oleh Inspektorat," ujarnya.

Meski begitu, Wali Kota Eri juga meminta semua jajaran di Pemkot Surabaya untuk menolak apabila diberi uang tanda terimakasih oleh warga.

Baca Juga: Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

"Saya minta warga Surabaya, jangan pernah memberikan sesuatu ke Pemkot Surabaya. Pemkot ngomong, Pak matur nuwun (terima kasih) ini kewajiban kami karena kami punya tunjangan kinerja. Tolak," tegasnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga mengetahui masih ada warga yang menggunakan biro jasa untuk pelayanan tertentu. Ia menemukan itu di Mall Pelayanan Publik dan setelah dirinya menghubungi salah satu nomor secara acak.

"Ternyata dia masih menggunakan biro jasa. Jadi, ngurus IPT atau apa lah tidak perlu pakai pihak ketiga, karena kalau urusan sama pemerintah pakai aplikasi dan harus datang sendiri, tolong warga jangan pakai pihak ketiga karena pengurusannya gampang kok dan nanti pasti akan dipandu," imbuhnya.

Lebih lanjut Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa layanan pengaduan ini diinisiasi untuk mendorong masyarakat melaporkan apabila ditemukan pungli di lingkungan pemkot.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

"Jadi, sekarang kita siapkan, siapa pun yang ada pungli di Surabaya, untuk pelayanan publik di Surabaya, bisa diadukan di nomor itu. Itu nomor whistleblower di tempat kita, silahkan sampaikan ke kita," tegasnya.

Eri mengingatkan kepada semua dinas di lingkungan Pemkot Surabaya untuk menampilkan laporan secara terbuka. Sebab, semua pelayanan di pemkot tidak ada biaya sedikitpun.

"Nanti, insyaallah di tahun 2023 semua pelayanan di kecamatan dan kelurahan itu akan berbeda dengan sekarang. Nanti berbentuk konter-konter dan sudah kita pasang Wifi untuk kenyamanan warga ketika berada di kantor pemerintah," pungkasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.

Mahasiswa Statistika Bisnis ITS Pelajari Penerapan ISO 9001:2015 di Terminal Petikemas Surabaya

Mahasiswa diharapkan mampu menjembatani pemahaman teoritis yang diperoleh di kelas dengan praktik nyata di lapangan.

Polresta Sidoarjo Bongkar Jaringan Narkotika Internasional Senilai Puluhan Miliar

Saat ini penyidik masih mengembangkan kedua perkara tersebut guna mengungkap jaringan yang lebih luas.