Minggu, 22 Nov 2026 20:07 WIB

Gaji Tenaga Outsourcing Pemkot Surabaya Bakal Dipotong, Ini Penjelasannya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 22 Nov 2022 16:46 WIB
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Racmad Basari
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Racmad Basari

selalu.id - Sebanyak 25 ribu tenaga outsourcing di Surabaya dikabarkan akan mendapat potongan gaji sebesar Rp 700 ribu pada tahun 2023 mendatang. Hal itu diketahui saat Anggota DPRD Surabaya melakukan rapat Badan Anggaran (Banggar).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya, Racmad Basari mengatakan bahwa gaji outsourcing sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: Jelang Puncak Musim Hujan, 76 Titik Genangan di Surabaya Belum Tertangani

"Kita jangan terjebak pada pengurangan. Artinya sesuai dengan perpres pengadaan barang dan jasa, dan standar biaya masukan di setiap jabatan itu ada kelas jabatan, dan memperhatikan pendidikan dan beban kerja,"kata Basari saat Konferensi Pers di Diskominfo, Selasa (22/11/2022).

Perpes tersebut sesuai no 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Basari menjelaskan, besaran gaji outsourcing disesuaikan dengan beban tugas. Ia menyebut, beban tersebut sesuai dengan kontrak kerja yang dituangkan dalam perjanjian.

"Misal dia administrasi di situ sudah dihitung biaya masukan dari Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) minimal pendidikannya, D3, S1 itu ditentukan besarannya. Karena kita sudah tidak merujuk hasil evaluasi kemarin,"jelasnya.

Saat ini Outsourcing 2022 sudah tidak lagi merujuk dari pihak ketiga. Basari menerangkan, yang diperbolehkan dalam Peraturan Menteri (Permen) itu yakni kontrak perorangan.

Baca Juga: Tanpa Pesta Mewah, Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya Ajak 1.500 Jemaah Muhasabah di HUT ke-3

"Jadi dibelanja barang jasa kontrak per orang (2022). Ini lah yang diharap sehingga setiap tenaga outsourcing yang bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya tentunya akan berbeda," jelasnya.

Kemudian, untuk tahun 2023 mendatang, aturan outsourching merujuk pada standar masukan dan Kemenkeu. Sehingga, dalam outsourcing ada klasifikasi sesuai pendidikannya dan uraian jobdesknya.

"Artinya nilai gaji bisa di atas UMR bahkan di bawahnya. Berdasar kelas jabatan, pendidikan, dan beban kerja," ujarnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Tersangka Minta Kejati Jatim Usut Korupsi KBS Tak Pandang Bulu

"Sehingga yang bersangkutan bisa menilai beban kerjanya yang kemarin dan sekarang.
Sehingga Pemerintah Kota menyampaikan jangan sampai tidak kerja, ini menjadi aturan dan rujukan, ini menjadi persoalan nantinya,"imbuhnya.

Lebih lanjut Basari menambahkan, salah satu tenaga kerja yang masuk pada kualifikasi di bawah UMR adalah tenaga penunjang. Seperti sopir, tenaga kebersihan, dan keamanan.

Dengan begitu, beberapa pihak tidak terfokus pada pemotongan gaji tenaga outsourcing Pemkot Surabaya yang dipotong senilai Rp700 ribu. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Soal UMK 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Sejahteran Buruh

Renny juga menyoroti fenomena pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Dua Pelajar Perempuan Tewas Kecelakaan di Nganjuk, Ini Namanya

Atas kejadian ini, polisi mengingatkan pengendara agar selalu berhati-hati dan mengurangi kecepatan saat melintasi jembatan, terutama pada malam hari.

Gubernur Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta, Catat Berlakunya

Menurut Khofifah, perbandingan upah antarprovinsi tidak bisa hanya dilihat dari nominal, melainkan juga rasio KHL dan kondisi ekonomi setempat.

Disperindag Bidik Kemitraan Lewat LDII Jatim Expo 2026, Ajak UMKM Naik Kelas

​Amrodji berharap Disperindag dan Diskop UKM Jatim dapat memberikan pendampingan berkelanjutan, termasuk turun langsung melakukan kurasi produk ke rumah-rumah

Sidoarjo Kini Punya Museum Narotama, Jadi Ruang Edukasi dan Pelestarian Seni Budaya

Masyarakat diharapkan lebih mudah mengenali identitas budaya daerah yang selama ini masih banyak tersimpan dalam tradisi, cerita rakyat, maupun komunitas seni.

Gelar Rakerwil, LDII Jatim Siap Bantu Pemerintah Berantas Judi Online hingga Mafia Tanah

​Selain Rakerwil dan LDII Jatim Expo, momentum ini juga diisi dengan permohonan peresmian Gedung Serba Guna milik LDII Jatim kepada Gubernur Khofifah.