Selasa, 03 Feb 2026 05:11 WIB

Terapkan PSBB Jilid III, DPRD Jatim: Bu Gubernur dan Pak Wagub Jangan Sibuk Seremoni

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 27 Mei 2020 13:31 WIB

Surabaya (selalu.id) – Kalangan DPRD Provinsi Jawa Timur kembali mengkritisi Pemprov Jatim yang dinilai tak optimal dalam mengawal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya, yang diperpanjang 26 Mei sampai 9 Juni.

"Bu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tidak melakukan evaluasi PSBB tahap 1 dan 2 secara menyeluruh. Apa yang kurang dari jilid satu, sehingga harus dibenahi di jilid dua, lalu apa yang kurang di jilid dua untuk dibenahi di jilid tiga, itu semuanya tidak dilakukan dengan komprehensif. Ini sangat merugikan rakyat," tegas Deni Wicaksono, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rabu (27/5/2020).

Baca Juga: Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan tidak adanya transparansi dan serapan anggaran selama PSBB.

"Apa yang terjadi di dalam tim, evaluasinya bagaimana, indikatornya kinerjanya apa saja, publik tidak pernah tahu. Percuma Bu Gubernur dan Pak Wagub tiap hari konferensi pers tapi tidak melakukan langkah terukur di lapangan," jelas politisi muda tersebut.

"Sejak Maret hampir tiap hari konferensi pers, eh tidak ada antisipasi lonjakan pasien, sampai rumah sakit overload. Baru hari-hari ini Gubernur sidak rumah sakit darurat. Dengan sendirinya itu menunjukkan tak adanya fokus dalam penanganan Covid-19 di Jatim," lanjut Deni.

Deni juga mengkritisi belum adanya kordinasi dan satu kata antara Pemprov Jatim dan kabupaten/kota.

Baca Juga: Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

"Bu Gubernur dan Pak Wagub seperti sedang mencari panggungnya sendiri untuk kepentingan popularitas tapi tidak pernah diikuti dengan langkah solutif penyelesaian problem di lapangan," ujarnya.

"Ketika ada persoalan pelik, kedua tokoh itu cenderung menghindar. Contoh riilnya, pengumuman perpanjangan PSBB, yang mencerminkan kegagalan dalam pelaksanaan, dilakukan oleh Sekretaris Daerah, bukan gubernur atau wagub. Seharusnya panglima perang dong yang di depan," imbuh Deni.

Deni meminta Pemprov Jatim untuk lebih fokus dan menghentikan kegiatan selebrasi dan seremoni. Gubernur dan Wagub harus lebih bisa mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

"Sudahlah, Bu Gubernur dan Pak Wagub jangan sibuk kegiatan berbau seremoni. Main gimmick boleh, tapi substansi jangan dilupakan," tegasnya.

Deni berharap PSBB jilid 3 adalah PSBB seri terakhir karena Pemprov Jatim bisa mengonsolidasikan seluruh kekuatan, termasuk pemkab dan pemkot.

"PSBB jangan seperti sinetron yang episodenya sampai puluhan bahkan ratusan," sindir Deni.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit selaku SMC mengatakan, korban ditemukan berjarak sekitar 1 mil laut dari titik awal kejadian.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Perkuat Keandalan Pasokan Gas Bumi di Jatim, BPH Migas Dorong Roadmap FSRU

Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan gas untuk sektor industri, kelistrikan, dan rumah tangga.

Presiden Prabowo Ingatkan Kepala Daerah: Rakyat Butuh Pemimpin yang Jujur!

Prabowo mengatakan, harapan rakyat yang menginginkan pemimpin baik, adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan rakyat bukan harapan segelintir orang.