Kamis, 19 Nov 2026 08:16 WIB

Vandalisme Birokrasi di Balai Pemuda: Siasat Pemkot Surabaya 'Membunuh' Sejarah DKS

  • Penulis : selalu.id
  • | Minggu, 17 Mei 2026 12:00 WIB
Chrisman Hadi (Ketua Dewan Kesenian Surabaya)
Chrisman Hadi (Ketua Dewan Kesenian Surabaya)

selalu.id | OPINI - Penyerahan Surat Keputusan (SK) dan pelantikan Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026–2029 oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 15 Mei 2026, yang hanya berselang empat hari setelah unjuk rasa Dewan Kesenian Surabaya (DKS) pada 11 Mei 2026, patut diduga sebagai respons politik atas gelombang penolakan insan budaya terhadap tindakan pengosongan Sekretariat dan Galeri DKS di Balai Pemuda pada 4 Mei 2026.

Kecurigaan tersebut semakin menguat karena pada 20 Mei 2026 Pemerintah Kota menjadwalkan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan, dan Kepahlawanan Surabaya. Substansi Raperda ini justru menghapus eksistensi historis dan kedudukan yuridis Dewan Kesenian Surabaya, lembaga yang berdiri sejak 1 Oktober 1971.

Baca Juga: Pemkot dan DPRD Mojokerto Setujui 13 Raperda, Fokus APBD 2027 di Pendidikan dan Stunting

Dewan Kesenian Surabaya bukan sekadar organisasi komunitas seni. Dalam perspektif sistem hukum tata negara Indonesia, DKS merupakan Lembaga Negara Non-Struktural (LNS) di bidang kebudayaan yang memiliki dasar hukum administratif melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian serta Instruksi Mendagri Nomor 431/3015/PUOD tanggal 16 Oktober 1995.

Ironisnya, naskah Raperda tetap mencantumkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai salah satu dasar hukum, tetapi pada Bab VII Pasal 18 sampai Pasal 21 mengganti Dewan Kesenian dengan lembaga baru bernama Dewan Kebudayaan Daerah yang dibentuk dan diangkat langsung oleh Wali Kota. Dengan demikian, dasar hukum Dewan Kesenian diakui, namun eksistensi kelembagaannya dihapus.

Rangkaian peristiwa pada 4 Mei, 11 Mei, 15 Mei, dan 20 Mei 2026 menunjukkan pola tindakan administratif yang sistematis. Pengosongan sekretariat, munculnya aksi protes, pelantikan lembaga baru, dan penyusunan kerangka hukum yang meniadakan DKS bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan satu rangkaian kebijakan yang berpotensi menghapus memori kelembagaan kebudayaan Kota Surabaya.

Inilah yang kami sebut sebagai vandalisme birokrasi: tindakan administratif yang merusak institusi budaya, memutus kesinambungan sejarah, dan menghapus jejak perjuangan para seniman yang selama lebih dari lima dekade telah membangun identitas kultural Surabaya.

Selama lebih dari 50 tahun, Dewan Kesenian Surabaya telah menjadi rumah bersama bagi para sastrawan, perupa, musisi, teaterawan dan pekerja budaya. Dari ruang-ruang Balai Pemuda lahir tokoh-tokoh besar dan karya-karya penting yang membentuk wajah kebudayaan Surabaya. Sejarah tersebut tidak dapat dihapus hanya dengan mengganti nama lembaga dalam sebuah keputusan administratif maupun peraturan daerah.

Kami menuntut:

1. Pengakuan eksplisit terhadap Dewan Kesenian Surabaya sebagai lembaga yang berdiri sejak 1 Oktober 1971.

Baca Juga: Pemkab Pasuruan Usulkan Lima Raperda 2026, Masa Jabatan Kades Juga Diatur

2. Pengakuan terhadap kedudukan DKS sebagai lembaga independen yang memiliki landasan hukum dalam sistem tata negara Indonesia.

3. Pengembalian Sekretariat dan Galeri DKS di Balai Pemuda.

4. Revisi substansi Raperda agar tidak menghapus eksistensi DKS.

5. Penghentian seluruh tindakan administratif yang mengarah pada delegitimasi lembaga kebudayaan.

6. Dialog terbuka dan setara antara Pemerintah Kota dan seluruh insan budaya Surabaya.

Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Berikut Catatan Penting untuk Pemprov

Pemajuan kebudayaan tidak dapat dibangun di atas penghapusan sejarah. Kebudayaan hanya akan tumbuh jika pemerintah menghormati memori kolektif, legitimasi kelembagaan, dan martabat para pelaku budaya.

Dewan Kesenian Surabaya berdiri sejak 1 Oktober 1971. Sejarah dan kedudukannya dalam sistem hukum tata negara Indonesia tidak dapat dihapus oleh keputusan administratif maupun perubahan nomenklatur dalam sebuah Peraturan Daerah.

Fiat Justitia, Ruat Caelum! (Tegakkan keadilan, meskipun langit akan runtuh)

Oleh: Chrisman Hadi (Ketua Dewan Kesenian Surabaya)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Momen Kapolda Jatim Pulang ke SMAN 1 Sumberrejo Bojonegoro, Beri Pesan Menyentuh ke Siswa

Kunjungan ini menjadi momen emosional dan penuh nostalgia setelah 35 tahun dirinya meniti karier hingga memimpin Korps Bhayangkara di Jawa Timur.

PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Meski menilai aktivitas perdagangan di Embong Belimbing tidak sesuai ketentuan. Afif menyebut pedagang masih dapat mempertimbangkan lokasi lain untuk usaha.

Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. 

Penampakan Retakan Rumah Warga Imbas Proyek Gedung di Kedung Asem Surabaya

Selain keretakan dinding yang semakin parah, warga setempat juga mengeluhkan polusi debu, kebisingan yang mengganggu hingga tengah malam.

Siap-siap! Jawa Timur Bakal Dilanda Cuaca Ekstrem, Ini Peringatan BMKG

BMKG memprakirakan kondisi hujan sedang-lebat disertai petir dan angin kencang ini masih dapat berlangsung dalam pekan ini.

Dukungan Pendampingan Proyek Investasi Kejati Jatim ke Pelindo Regional 3 Diganjar Penghargaan

Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.