Kader PDIP Surabaya Tuding Wakil Wali Kota Armuji Dugaan Praktik Mafia Tanah YKP
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 18 Jul 2025 10:20 WIB
selalu.id — Kader PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat, menuding Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menempati lahan milik Yayasan Kas Pembangunan (YKP) tanpa kejelasan legalitas.
Tudingan itu disampaikan Achmad lewat sebuah video di akun TikTok @Irma. Dalam unggahan tersebut, Achmad menilai seorang pemimpin seharusnya memberi contoh dengan tidak memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadi.
Achmad menyinggung rumah pribadi Armuji di kawasan Surabaya Timur yang disebutnya berdiri di atas lahan milik YKP. Yayasan tersebut diketahui asetnya telah dikembalikan ke Pemerintah Kota Surabaya.
“Sebelum menyelesaikan persoalan tanah warga, harusnya berkaca dulu. Apakah tanah yang ditempati sekarang itu hak milik pribadi? Ternyata itu tanah YKP yang dipakai untuk taman, garasi, dan sebagainya,” kata Achmad.
Ia mempertanyakan kejelasan status lahan tersebut. Menurutnya, jika warga biasa yang menyerobot tanah milik pemerintah atau yayasan, maka akan langsung dikenai sanksi.
Baca Juga: Stunting Surabaya Diklaim Tinggal 0,59 Persen, Armuji Tetap Minta Maaf ke Warga
“Kalau rakyat yang serobot, bisa-bisa langsung ditindak. Tapi ini sudah bertahun-tahun dimanfaatkan tanpa ada perjanjian resmi. Berapa kerugian negara? Ini harus dibuka terang,” ujarnya.
Achmad juga menyebutkan, papan bertuliskan “Aset YKP” masih terpasang di sekitar rumah Wakil Wali Kota. Hal itu dinilainya menjadi bukti bahwa lahan tersebut belum berstatus milik pribadi.
“Masih ada pelakatnya kok, jelas tertulis aset YKP. Tapi digunakan untuk fasilitas pribadi. Kalau mau menyelesaikan persoalan tanah warga, ya mulai dari diri sendiri dulu,” tandasnya.
Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Arif Fathoni Lebih Potensial jadi Wali Kota Ketimbang Armuji
Achmad mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pemanfaatan aset eks YKP, khususnya yang kini dikuasai pejabat.
“Surabaya punya banyak persoalan agraria, dan itu bisa diselesaikan kalau pemimpinnya dulu tuntas urusan tanahnya. Jangan serobot hak publik,” pungkasnya.
Editor : Ading
