Sabtu, 26 Sep 2026 15:07 WIB

Tinjau IKN, Gubernur Khofifah Usulkan Lokasi Strategis Kantor Perwakilan Daerah

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 01 Feb 2022 23:01 WIB
Gubernur Khofifah saat meninjau  lokasi rencana Ibu Kota Negara Nusantara
Gubernur Khofifah saat meninjau lokasi rencana Ibu Kota Negara Nusantara

selalu.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi rencana Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (31/1). Gubernur Khofifah terlebih dahulu mendatangi titik nol atau titik kontrol Geodesi yang akan menjadi patokan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Setelah meninjau titik nol yang dijadikan sebagai patokan, orang nomor satu di Jatim itu meninjau rencana titik lokasi Istana Negara yang jaraknya tidak jauh dari titik nol. Terlihat Khofifah melihat sekitaran lokasi Istana Presiden yang diperkirakan memiliki luas 20 Ha.

Baca Juga: RAPBD Jatim 2027 Turun 8,2 Persen, Golkar Pertanyakan Pemangkasan Belanja Modal

Sebelum meninggalkan IKN, Khofifah juga mendatangi titik helipad yang lokasinya memiliki pemandangan yang sangat indah. Di hadapan pengelola perusahaan IHM (Pemegang konsensi perusahan sebelum diambil oleh negara) dan Kementerian PUPR, Khofifah menanyakan lokasi strategis kantor-kantor perwakilan atau badan pengubung daerah milik provinsi.

Saat ini lokasi kantor perwakilan penghubung Jawa Timur di Jakarta sangat strategis. Sehingga jika ada tugas- tugas di Jakarta memudahkan mobilitas dan kordinasi dengan berbagai institusi pemerintah pusat.

Baca Juga: Kekeringan di Jatim Makin Parah, Fraksi PKS Sentil Pemprov: Jangan Cuma Sibuk Bagi-bagi Air!

"Saya kesini bersama dengan kepala BPKAD, PUPR Cipta Karya dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim. Kalau sentra pemerintah sudah terpetakan letaknya maka kami berharap dapat tempat strategis seperti saat ini di Jakarta cukup strategis lokasinya," kata Gubernur Khofifah.

Hanya saja, kata Gubernur Khofifah, ketika menanyakan letak rencana kantor perwakilan pemerintah daerah, pihak pengelola lahan dan Perwakilan Kementerian PUPR mengatakan masih belum ada di peta dan belum ada pengusulan terkait lokasi badan penghubung perwakilan daerah.

Baca Juga: Polresta Sidoarjo Bongkar Peredaran Uang Palsu Rp61,9 Juta Jaringan Jawa Tengah

"Selain itu, mereka masih belum tahu mana yang dipakai sebagai kantor perwakilan pemerintah daerah karena yang menentukan katanya Bappenas dan PUPR," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, peninjauan lokasi ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jawa Timur mengiringi dan mendukung pembangunan IKN Nusantara. Dikarenakan belum ada yang mengusulkan, maka pihaknya datang ke sini untuk mendahului dan memberikan usulan lokasi yang strategis untuk kantor badan penghubung perwakilan daerah. Karena 34 propinsi membutuhkan hal yang sama. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Bentuk Karakter Penolong, Pemkot Surabaya Rencanakan PMR jadi Ekskul Wajib Pilihan SD-SMP

Wali Kota Eri berpesan agar para pemuda tidak sekali-kali melupakan budaya lokal, menghargai perbedaan, serta mengedepankan sikap saling membantu.

Guruh Soekarnoputra di Mata Wakil DPD PDI Perjuangan Jatim: Indonesia Kehilangan Marhaenis

selalu.id – Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Mas Guruh Soekarnoputra, Mohammad Guruh Irianto S

Guruh Soekarnoputra Tutup Usia di 73 Tahun

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan kabar duka tersebut.

Layanan Home Care Pemkab Jember Dilirik Kemenkes, Jadi Inspirasi Daerah Lain

Meski begitu, Kemenkes tetap memberikan perhatian pada evaluasi program secara berkala guna memastikan efektivitasnya di lapangan.

ASN Surabaya jangan Enak-anakan, Begini Pesan Tegas DPRD

Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemkot untuk memindahkan sebagian aktivitas kerjanya ke Balai RW mulai Oktober 2026.

Progres RSUD Sedati Lampaui Target, Wabup Sidoarjo Wanti-wanti soal Kualitas Material

Inspeksi mendadak ini dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan lambannya pengerjaan fisik di lokasi.