Kamis, 23 Jul 2026 15:44 WIB

Tinjau IKN, Gubernur Khofifah Usulkan Lokasi Strategis Kantor Perwakilan Daerah

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 01 Feb 2022 23:01 WIB
Gubernur Khofifah saat meninjau  lokasi rencana Ibu Kota Negara Nusantara
Gubernur Khofifah saat meninjau lokasi rencana Ibu Kota Negara Nusantara

selalu.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi rencana Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (31/1). Gubernur Khofifah terlebih dahulu mendatangi titik nol atau titik kontrol Geodesi yang akan menjadi patokan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Setelah meninjau titik nol yang dijadikan sebagai patokan, orang nomor satu di Jatim itu meninjau rencana titik lokasi Istana Negara yang jaraknya tidak jauh dari titik nol. Terlihat Khofifah melihat sekitaran lokasi Istana Presiden yang diperkirakan memiliki luas 20 Ha.

Baca Juga: Perkuat Konsolidasi di Jawa Timur, Ali Mufthi Pastikan Golkar Hadir Melayani Rakyat

Sebelum meninggalkan IKN, Khofifah juga mendatangi titik helipad yang lokasinya memiliki pemandangan yang sangat indah. Di hadapan pengelola perusahaan IHM (Pemegang konsensi perusahan sebelum diambil oleh negara) dan Kementerian PUPR, Khofifah menanyakan lokasi strategis kantor-kantor perwakilan atau badan pengubung daerah milik provinsi.

Saat ini lokasi kantor perwakilan penghubung Jawa Timur di Jakarta sangat strategis. Sehingga jika ada tugas- tugas di Jakarta memudahkan mobilitas dan kordinasi dengan berbagai institusi pemerintah pusat.

Baca Juga: Sambangi Bawean, Golkar Jatim Serap dan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pulau

"Saya kesini bersama dengan kepala BPKAD, PUPR Cipta Karya dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim. Kalau sentra pemerintah sudah terpetakan letaknya maka kami berharap dapat tempat strategis seperti saat ini di Jakarta cukup strategis lokasinya," kata Gubernur Khofifah.

Hanya saja, kata Gubernur Khofifah, ketika menanyakan letak rencana kantor perwakilan pemerintah daerah, pihak pengelola lahan dan Perwakilan Kementerian PUPR mengatakan masih belum ada di peta dan belum ada pengusulan terkait lokasi badan penghubung perwakilan daerah.

Baca Juga: ALLPACK Surabaya 2026: Cara Krista Exhibitions Perkuat Hilirisasi dan Daya Saing IKM

"Selain itu, mereka masih belum tahu mana yang dipakai sebagai kantor perwakilan pemerintah daerah karena yang menentukan katanya Bappenas dan PUPR," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, peninjauan lokasi ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jawa Timur mengiringi dan mendukung pembangunan IKN Nusantara. Dikarenakan belum ada yang mengusulkan, maka pihaknya datang ke sini untuk mendahului dan memberikan usulan lokasi yang strategis untuk kantor badan penghubung perwakilan daerah. Karena 34 propinsi membutuhkan hal yang sama. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Ramalan Zodiak Hari Ini: Ada yang Tidak Konsisten, Tapi Keberuntungan juga Datang

Ramalan zodiak pada umumnya meliputi tentang kehidupan secara umum, kesehatan, pekerjaan, hingga cinta. Kali ini keberuntungan juga datang.

Langkah Nyata Pemkab Jember dalam Hadirkan Layanan Gratis dan Sejahterakan Guru Ngaji

Pemkab Jember berharap informasi mengenai layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.