selalu.id - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi menyoroti kekosongan kursi Sekretaris Daerah (Sekda), usai Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 223 pejabat eselon II hingga IV, pada Sabtu (31/5/2025) kemarin.
Menurutnya, kekosongan ini bukan sekadar administratif tapi bisa berdampak pada kelangsungan kebijakan dan fungsi pelayanan publik.
Baca juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal
“Kalau kita bicara struktur birokrasi, Sekda itu jantungnya. Tanpa Sekda, ritme pemerintahan bisa terganggu,” tegas Azhar, Minggu (1/6/2025).
Azhar juga menyoroti aturan dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2018, yang menyebut kekosongan Sekda hanya bisa dibiarkan maksimal 3 bulan.
Artinya, Pemkot harus segera mengusulkan nama calon Sekda definitif ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jatim.
Baca juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang
Selain Sekda, empat jabatan penting lainnya juga belum terisi, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala DPMPTSP, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Politisi Gerindra itu menilai kekosongan ini berpotensi menghambat program yang sudah dicanangkan pejabat sebelumnya.
“Program-program yang bagus jangan sampai terputus. Kalau ada yang kurang, tinggal diperbaiki. Tapi jangan mulai dari nol,” ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin
Ia juga menilai rotasi ini merupakan bagian dari persiapan Pemkot menjelang pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya.
“Saya melihat ini bagian dari langkah Pak Wali menyusun tim untuk lima tahun ke depan. Tapi tolong, jabatan-jabatan kosong ini harus segera diisi agar mesin birokrasi tidak pincang,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardianto