selalu.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersertifikasi di tahun 2022. Saat ini semua berkas untuk kebutuhan sertifikasi aset itu sudah disetorkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Jadi, saat ini kita tinggal menunggu keluarnya sertifikat itu dari BPN," kata, Eri di Gedung Negera Grahadi susai menerima sertifikat aset pemkot dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kemarin, Senin (27/12/2021).
Baca juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal
Pemkot Surabaya telah menerima sertifikat aset dari Gubernur Jatim sebanyak 132 sertifikat. Rinciannya, yang diproses BPN Surabaya 1 sebanyak 39 sertifikat, dan yang diproses BPN Surabaya 2 sebanyak 93 sertifikat.
Sedangkan, kata dia, total semuanya, sudah ribuan aset pemkot yang sudah bersertifikat. Bahkan, hingga saat ini sudah sekitar 50 persen dari sekitar 4 ribu sekian yang belum tersertifikat.
"Jadi, sekarang sudah sekitar 2 ribuan yang bersertifikat, tinggal 2 ribuan sekian lagi yang belum, target 2022 tuntas," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, yang paling penting dalam pertemuan ini adalah penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara.
Baca juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang
Menurut Khofifah ini sangat penting karena kalau tidak tersertifikasi setiap bidang lahan, maka ketika ganti pemimpin dan ganti pejabat, barang ini bisa berganti kepemilikan.
"Makanya KPK sangat konsen juga dalam penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara ini," katanya.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin
Khofifah berharap ke depannya akan mendapatkan percepatan-percepatan berikutnya. Sehingga, tahun depan sudah tuntas semuanya, sehingga aset-aset ini ada payung hukumnya dan tidak ada potensi atau kemungkinan hilang dan sebagainya.
"Makanya, dalam acara ini Bupati dan wali kota se Jatim hampir semua hadir untuk memastikan aset-aset milik kabupaten atau kota yang mereka pimpin sudah termonitor semuanya," pungkasnya. (Ade/SL1)
Editor : Redaksi