selalu.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut bahwa sistem presidensial akan mengalami kerumitan menjelang Pemilu 2024.
Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kerumitan itu akan terjadi apabila ada partai yang mendeklarasikan nama Calon Presiden sebelum waktunya atau terlalu cepat.
Baca juga: Di Bulan Bung Karno, Armuji Tantang Kader Gen Z PDIP Surabaya jadi Anggota Dewan
Hasto pun menyinggung Capres yang telah diusung oleh Partai Nasional Demokrasi (NasDem) yakni Anies Baswedan sebagai Pilpres 2024.
Dengan diusungnya Anies Baswedan, NasDem menjadi perbincangan publik. Pasalnya, salah satu anggotanya Zulfan Lindan menyatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi.
"Menjelang pemilu 2024 sistem presidensial mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah sudah mendeklarasikan suatu calon presiden," kata Hasto saat ditemui selalu.id di Balai Kota Surabaya di acara Gowes bersama Kepala Daerah PDIP, Sabtu (15/10/2022).
Menurutnya, Anies Baswedan yang diusung NasDem disebut seseorang yang antitesis dari presiden Joko Widodo (Jokowi) berarti bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Jokowi.
"Kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian, terlebih ketika calon tersebut merupakan antitesa dari Presiden,"jelasnya.
Meski begitu, lanjut Hasto, terkait persoalan kabarnya reshuffle terhadap menteri-menteri merupakan merupakan hak prerogatif presiden.
Baca juga: Idul Adha Jadi Momentum Kebersamaan, PDIP Jatim Salurkan 468 Sapi Kurban
Ia menambahkan, menteri-menteri tahun 2022 ini, meskipun berasal dari partai politik. Namun, sesungguhnya kebijakan dari Presiden, sehingga bisa saja reshuffle.
"Kalau di jajaran kabinet bapak presiden Jokowi yang memegang komando. Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan resufle," terangnya. (Ade/SL1)
Editor : Redaksi