selalu.id - Rencana pembangunan Flyover Gedangan, Sidoarjo, masih membahas dua pilihan kapasitas, yakni empat atau enam lajur.
Pemkab Sidoarjo mendorong opsi enam lajur dengan mempertimbangkan kapasitas lalu lintas dan kebutuhan kawasan di masa mendatang.
Baca juga: Proyek Jembatan Candinegoro, Wabup Mimik Temukan Keterlambatan dan Spesifikasi Teknis
Namun, pilihan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan lahan. Desain flyover harus diselaraskan dengan rencana pembangunan jalur ganda PT KAI dan SRL yang dijadwalkan mulai dibangun pada 2027.
Pembahasan desain dan kebutuhan lahan berlangsung di Ops Room Setda Sidoarjo, Selasa (22/9/2026). Forum tersebut membahas penyelarasan kebutuhan ruang antara Pemkab Sidoarjo, BBPJN, PT KAI, dan SRRL.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU-BMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Mahmud, mengatakan kebutuhan lahan menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan sebelum desain akhir ditetapkan.
Menurutnya, terdapat perbedaan kebutuhan lahan di antara pihak-pihak yang terlibat. Rencana pembangunan SRRL dan jalur ganda PT KAI juga perlu diperhitungkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pada tahap berikutnya.
"Harapan kami, bangunan ini tidak hanya untuk 15 tahun, tetapi kita hitung lagi untuk 30 tahun ke depan, supaya bisa mengurangi kemacetan," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar Pemkab Sidoarjo dalam mendorong kapasitas yang lebih besar. Mahmud menjelaskan, pemerintah daerah menginginkan enam lajur dengan tiga lajur pada masing-masing sisi di bawah flyover.
Skema itu, dipertimbangkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di kawasan Gedangan sekaligus menghindari kebutuhan pelebaran atau pembebasan lahan kembali pada masa mendatang.
"Jangka panjangnya supaya nanti tidak perlu lagi melakukan pembebasan lahan. Kanan-kirinya akan lebih sulit kalau pembebasan lahan dilakukan pada masa mendatang. Kalau bisa dilakukan sekarang, lebih baik sekarang daripada nanti," jelasnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan lahan menjadi konsekuensi yang harus dihitung bersamaan dengan penentuan kapasitas flyover.
Dari sisi teknis, Core Team BBPJN Indy Sasongko mengatakan dua opsi kapasitas, empat dan enam lajur, masih dibahas. Jika menggunakan enam lajur, masing-masing sisi di bawah flyover akan memiliki tiga lajur.
"Tiga lajur di bawah flyover. Jadi, masing-masing sisi di bawah flyover ada tiga lajur," katanya.
Baca juga: Kadin Sebut 10 SPPG Bakal Terbit SLHS, Kadinkes Sidoarjo: Baru Dua Lainnya Belum
Indy menerangkan, lajur di bawah flyover atau frontage akan melayani berbagai pergerakan kendaraan, termasuk kendaraan yang berbelok maupun bergerak lurus. Sementara itu, arus kendaraan yang melakukan perjalanan menerus akan diarahkan melalui flyover.
Perbedaan kapasitas tersebut kemudian berpengaruh terhadap kebutuhan lahan, terutama bidang yang berkaitan dengan PT KAI. Menurut Indy, opsi empat lajur akan membuat lahan PT KAI yang terdampak lebih sedikit.
"Kalau memang empat lajur, lahan kereta api yang terdampak lebih sedikit. Tapi memang secara lintas, lebih ideal kita menggunakan enam lajur," paparnya.
Penjelasan tersebut memperlihatkan adanya konsekuensi berbeda pada masing-masing pilihan. Empat lajur berdampak pada kebutuhan lahan yang lebih kecil, sedangkan enam lajur memberikan kapasitas lalu lintas yang lebih besar.
Indy menambahkan, desain belum dapat ditetapkan sebelum ada kesepakatan dengan PT KAI. Apabila akhirnya dipilih empat lajur, desain yang telah disiapkan harus kembali disesuaikan.
"Kalau memang disepakati tiga lajur, tetap. Tapi kalau kesepakatan dengan kereta api masih belum ketemu dan menggunakan empat lajur, otomatis kita harus mengubah desain," terangnya.
Baca juga: Jelang Musim Hujan, Normalisasi Sungai di Sidoarjo Dikebut
Karena itu, kebutuhan lahan masih menjadi bagian penting dalam pembahasan desain. Mahmud menjelaskan, peta bidang lahan sebenarnya sudah selesai, tetapi perhitungan lahan terdampak masih menunggu ROW berdasarkan DED terakhir yang disepakati para pihak.
"Kami masih menunggu ROW dari DED terakhir yang akan disepakati antara tiga pihak tadi, yaitu BBPJN, PT KAI, dan SRRL. Itu yang kami bahas dalam agenda ini," ungkap Indy.
Sementara Mahmud menambahkan, perhitungan tersebut tidak hanya menyangkut lahan PT KAI. Sejumlah infrastruktur lain juga harus diperhitungkan dalam desain, termasuk saluran PDAM.
Menurutnya, penyelarasan tersebut diperlukan agar pembangunan flyover tidak berbenturan dengan infrastruktur maupun rencana pengembangan jaringan transportasi yang sudah disiapkan.
Dalam pertemuan tersebut, PT KAI belum hadir sehingga belum ada keputusan final mengenai pilihan empat atau enam lajur maupun kebutuhan lahan yang terdampak.
Pemkab Sidoarjo selanjutnya akan melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelaraskan desain flyover dengan rencana pengembangan jaringan kereta api dan pembangunan SRRL.
Editor : Zein Muhammad