selalu.id - Hearing yang digelar DPRD Sidoarjo untuk membedah kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, berujung buntu pada Kamis (3/9/2026).
Rapat yang dipimpin pimpinan dewan tersebut gagal menghasilkan jawaban utuh lantaran dua pihak kunci justru mangkir.
Baca juga: Tak Cuma Fisik, Dinkes Sidoarjo Gelar Rapid Asesmen Jiwa Pulihkan Trauma Santri Keracunan MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) Sidoarjo dan Korwil pengelola SPPG, pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas pelaksanaan program, tidak hadir dalam rapat evaluasi tersebut.
"Rapat setelah ada kejadian keracunan Kalitengah Tanggulangin ini untuk mencari akar persoalan, mencari rekomendasi, dan solusi. Namun kalau BGN dan pengelola SPPG tidak hadir, kami tidak bisa mendapatkan penjelasan secara utuh," tegas pimpinan rapat, Dhamroni.
Padahal, skala dampak kejadian pada 1 September 2026 itu terus membesar. Hingga Kamis siang pukul 13.00 WIB, jumlah korban terdampak dilaporkan telah melonjak hingga mencapai 730 orang.
Korban menyasar berbagai lapisan, mulai dari santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, siswa, guru, orang tua murid di sejumlah SDN Desa Kalitengah, hingga anak-anak TK dan PAUD.
Meski pihak BGN dan SPPG absen, Pemkab Sidoarjo yang diwakili Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) hadir memaparkan kronologi dan temuan riil di lapangan.
Sekretaris Dinkes Sidoarjo, Hinu Tri Sulistijorini, memastikan penanganan medis telah dilakukan secara cepat melalui Puskesmas Tanggulangin dan rujukan ke beberapa rumah sakit. Ia menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
"Jadi sampai saat ini dipastikan tidak ada korban meninggal dunia," jelas Hinu.
Namun, hasil investigasi Dinkes terhadap proses penyelenggaraan makanan di SPPG Kalitengah justru mengungkap temuan mengkhawatirkan.
Baca juga: Bupati Subandi Wanti-wanti Petugas Puskesmas Sidoarjo: Birokrat Sifatnya Melayani, Gak Boleh Emosi!
Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo, Danang Abdul Ghani, membeberkan setidaknya ada 35 catatan pelanggaran dan persoalan teknis di dapur penyedia tersebut.
Pelanggaran tersebut mencakup sanitasi fasilitas, ketersediaan air, kebersihan area, perawatan AC, tempat sampah, hingga metode pencucian ompreng makanan yang hanya menggunakan air dalam bak, bukan air mengalir.
Selain itu, jeda waktu antara proses masak yang dimulai pukul 12 malam dengan waktu konsumsi dinilai terlalu jauh dan melampaui batas standar aman.
Besarnya beban produksi SPPG Kalitengah yang harus melayani 18 sekolah dengan total 2.800 porsi per hari menuai kritik keras dari pimpinan dan anggota dewan yang hadir, seperti Bambang Pujianto (Ketua Komisi B), Kusumo Adi Nugroho, dan H. Usman (Komisi D).
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, menilai skema operasional dapur MBG saat ini sangat berisiko membahayakan keselamatan penerima manfaat.
Baca juga: Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin
"Satu dapur melayani 18 sekolah dengan total 2.800 menyiapkan ompreng, dimasak mulai jam 12 malam, ini sangat berisiko. Masak untuk 2.800 porsi setiap hari itu berat," sebutnya.
Usman bahkan meragukan kelayakan ratusan SPPG lain yang beroperasi di Sidoarjo. Dari total sekitar 170 SPPG yang ada, ia memperkirakan hanya ada sekitar 10 SPPG yang benar-benar memenuhi standar operasional higienis.
Usman pun mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.
Akibat tidak hadirnya BGN Sidoarjo dan Korwil pengelola SPPG, DPRD Sidoarjo memutuskan untuk menghentikan hearing dan menjadwalkan rapat pemanggilan ulang pada Senin, 7 September 2026 mendatang.
Editor : Zein Muhammad