selalu.id - Mencari pekerjaan kini tak harus melulu menunggu lowongan perusahaan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka sejumlah jalur agar warga bisa lebih mudah masuk ke dunia kerja, mulai dari rekrutmen perusahaan, bursa kerja di sekolah dan kampus, pelatihan, job fair, hingga peluang bekerja ke luar negeri.
Hasilnya, sebanyak 5.120 tenaga kerja baru telah ditempatkan hingga Juli 2026.Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Surabaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada 2025, TPT Surabaya tercatat 4,84 persen. Tahun ini, angkanya ditargetkan turun menjadi 4,47 persen.
Baca juga: Enam Bangunan Dibongkar, Lahan 1.210 meter di Margorejo Bakal Punya Wajah Baru
Untuk mengejar target tersebut, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya membidik penyerapan 8.838 tenaga kerja baru sepanjang 2026.
Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebby Djuniantoro mengatakan, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu pintu dalam membuka akses pekerjaan bagi masyarakat.
“Untuk penyerapan tenaga kerja yang sudah kami upayakan, sampai dengan Juli 2026 tercatat sebanyak 5.120 tenaga kerja telah ditempatkan. Kami terus membuka berbagai akses agar warga Surabaya memiliki kesempatan masuk ke dunia kerja sesuai kompetensinya,” kata Hebby, Minggu (30/8/2026).
Dari angka tersebut, penempatan terbesar berasal dari rekrutmen reguler perusahaan sebanyak 2.952 orang.
Kemudian, sebanyak 1.615 orang terserap melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yang berada di SMK dan perguruan tinggi. Sementara penempatan tenaga kerja ke luar negeri mencapai 166 orang.
Adapun 120 orang terserap melalui program pelatihan dan sertifikasi, 160 orang melalui lowongan kerja aktif lewat ASSIK, serta 107 orang melalui job fair.
Bagi Pemkot Surabaya, membuka akses kerja juga berarti memastikan pembangunan kota ikut menciptakan kesempatan bagi warga lokal.
Salah satunya melalui proyek konstruksi yang dibiayai APBD. Hingga Agustus 2026, terdapat 1.820 pekerjaan konstruksi yang sudah berkontrak dari total 3.048 rencana pekerjaan konstruksi Pemkot Surabaya tahun ini.
Dari pekerjaan tersebut, sebanyak 884 tenaga kerja ber-KTP Surabaya telah terserap. Jumlah itu masih ditargetkan bertambah 936 orang hingga akhir tahun.
“Untuk jasa konstruksi yang dibiayai APBD, saat ini sudah tercatat 884 tenaga kerja warga Kota Surabaya yang terserap. Kami merencanakan ada tambahan 936 tenaga kerja lokal lagi hingga akhir tahun,” ujarnya.
Peluang kerja juga datang dari investasi yang masuk ke Kota Surabaya. Hebby menyebut terdapat 368 perusahaan yang melakukan investasi dengan total penyerapan mencapai 32.718 pekerja.
Menariknya, sekitar separuh dari jumlah tersebut atau lebih dari 16 ribu pekerja merupakan warga yang memiliki KTP Surabaya.
Pemkot pun ingin porsi tenaga kerja lokal terus diperkuat. Investasi yang masuk didorong agar memberikan ruang lebih besar bagi warga Surabaya.
Baca juga: Proyek Saluran Bikin Pengendara Terancam Kecelakaan, Wali Kota Eri: Keluar Saja Kalau Tak Sanggup!
“Ke depan, kami akan terus membuka kesempatan dan memperluas peluang kerja bagi warga Kota Surabaya dengan mendorong investasi yang masuk agar memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, minimal 50 persen,” katanya.
Namun, membuka lowongan saja dinilai belum cukup. Warga juga perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Karena itu, Disperinaker memperkuat pelatihan dan sertifikasi, termasuk untuk tenaga kerja konstruksi. Hingga kini, sekitar 1.700 tenaga tukang telah mendapatkan sertifikasi.
Sertifikasi tersebut diharapkan membuat tenaga kerja lokal lebih siap mengisi kebutuhan pembangunan infrastruktur maupun sektor investasi.
Hebby mengatakan, pelatihan juga tidak hanya diarahkan agar warga menjadi pekerja. Masyarakat yang memiliki potensi usaha turut didorong untuk menjadi wirausaha.
“Pelatihan tidak hanya kami arahkan untuk menjadi pekerja. Kami juga mendorong masyarakat yang memiliki potensi untuk berwirausaha. Setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan kami hubungkan dengan industri atau pelaku usaha yang sudah lebih mumpuni agar mendapatkan pembinaan dan pendampingan,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, pelatihan diharapkan tidak berhenti pada sertifikat. Warga yang sudah mendapatkan keterampilan diarahkan agar benar-benar memiliki akses menuju pekerjaan atau mengembangkan usaha.
“Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pekerjaan maupun kewirausahaan,” imbuhnya.
Baca juga: Jurus Wali Kota Surabaya Eri dalam Menambal Potensi Defisit APBD
Jalur pekerjaan yang dibuka Pemkot Surabaya juga tidak berhenti di dalam kota. Pemerintah mulai mendorong warga memanfaatkan peluang sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara legal dan aman.
Berdasarkan informasi dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Jawa Timur memiliki target sekitar 26 ribu peluang kerja bagi PMI.
Surabaya ingin mengambil bagian dari peluang tersebut. Namun, Pemkot menekankan pentingnya pemahaman mengenai prosedur penempatan agar warga tidak menjadi korban jalur ilegal.
Sosialisasi rencananya dilakukan hingga tingkat kecamatan sehingga masyarakat mengetahui prosedur keberangkatan, persyaratan, hingga mekanisme penempatan PMI yang resmi.
“Kami akan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan untuk menjelaskan bagaimana mengikuti program PMI secara legal. Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak salah memilih jalur penempatan,” katanya.
Pemkot juga berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membuka akses pembiayaan bagi calon PMI, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya.
“Target Jawa Timur sekitar 26 ribu peluang kerja bagi PMI ini harus ditangkap oleh Surabaya. Kami ingin warga Surabaya bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan tetap mendapatkan pendampingan dan melalui jalur yang legal,” pungkasnya.
Editor : Redaksi