selalu.id - Bupati Sidoarjo Subandi merotasi sekitar 160 pejabat struktural eselon II, III, IV, serta pejabat fungsional dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Rabu (26/8/2026).
Perubahan paling mencolok terjadi di jajaran pimpinan tinggi. Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati bergeser dari jabatan tersebut dan dilantik sebagai Asisten III Administrasi Umum. Posisi barunya berada di bawah koordinasi Sekda.
Baca juga: Dinkes Sidoarjo Siapkan Sanksi Tegas pada Pembuang Limbah Jarum Suntik di Exit Tol Tambaksumur
Dengan pergeseran itu, kursi Sekda Sidoarjo untuk sementara kosong. Subandi memastikan akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu dekat untuk mengisi jabatan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo tersebut.
Selain Fenny, rotasi menyasar 10 pejabat utama. Benny Airlangga yang sebelumnya menjabat Asisten III Administrasi Umum dipercaya menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ridho Prasetyo bergeser menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. Arif Mulyono yang sebelumnya menjabat staf ahli dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Perubahan juga terjadi pada sektor pangan dan perdagangan. Enny Rustiningsih bergeser dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Sementara Eddy Kurniadi berpindah dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
Chudlori yang sebelumnya menjadi staf ahli kini memimpin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Yudhi Iriyanto bergeser dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menjadi Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Kursi Kepala Dispora kemudian ditempati Rudi Setyawan yang sebelumnya memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Jabatan yang ditinggalkan Rudi selanjutnya diisi Happy Setyaning sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo.
Bagi Subandi, perubahan tersebut tidak didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap pejabat tertentu.
Rotasi dinilai sebagai bagian dari kebutuhan organisasi untuk membangun kekuatan birokrasi sekaligus mendukung visi dan misi kepala daerah.
Subandi menegaskan bahwa dalam memutasi pejabat, tidak ada rasa senang maupun tidak senang dari Bupati. Termasuk, kepada Sekda Fenny Apridawati.
"Tidak ada senang atau tidak senang itu. Tujuan mutasi pejabat adalah membangun kekuatan untuk mewujudkan visi dan misi," jelasnya.
Baca juga: RSUD Eka Candrarini Surabaya Klaim Limbah di Exit Tol Tambaksumur Sidoarjo Diangkut Pihak Ketiga
Peran Sekda, kata Subandi, menjadi salah satu kunci dalam menjaga efektivitas pemerintahan. Figur yang menempati posisi tersebut harus mampu bekerja lintas sektor dan menjembatani kepentingan internal maupun eksternal pemerintahan.
"Bupati dan Wakil Bupati memerlukan sekretaris daerah yang mampu melayani masyarakat dan menyukseskan pembangunan serta berkomunikasi dengan berbagai pihak." ungkapnya.
Tiga kemampuan yang dimaksud berkaitan dengan pengelolaan ASN, harmonisasi antarlembaga, dan hubungan dengan aparat penegak hukum.
"Pertama, bisa menjadi naungan semua aparatur sipil negara (ASN). Kedua, dapat menjaga harmonisasi di semua organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dengan DPRD Sidoarjo. Ketiga, mampu merangkul aparat penegak hukum yang menjadi mitra Pemkab Sidoarjo. Kalau itu bisa dilakukan, kita bisa dengan mudah mewujudkan visi dan misi," tegas Subandi.
Ia juga menilai mutasi merupakan hal yang lazim dalam birokrasi. Pergantian pejabat tidak harus menunggu waktu tertentu apabila organisasi membutuhkan penyegaran atau penguatan.
"Kalau itu bisa dilakukan, kita bisa dengan mudah mewudkan visi dan misi," ungkap Subandi.
Pihaknya juga menekankan pentingnya harmonisasi antara pimpinan dan bawahan. Subandi membuka kemungkinan pergantian pejabat secara berkala apabila diperlukan untuk menjaga soliditas birokrasi.
Baca juga: Soal Temuan Limbah Medis di Exit Tol Tambaksumur Sidoarjo, RSUD Eka Candrarini Bilang Begini
"Anak buah harus men-support pimpinan. Kalau ada anak buah yang tidak support ke pimpinan, saya akan menggantinya. Tugas BKD untuk mengoreksinya. Tidak usah lama-lama, kita ganti," tegasnya.
Menurut Subandi, ASN juga harus memahami bahwa kekuatan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan berasal dari kemampuan masing-masing individu untuk bekerja dan bertanggung jawab.
Pelantikan tersebut, kata dia, merupakan kebutuhan organisasi Pemkab Sidoarjo sekaligus bentuk penyesuaian terhadap dinamika pemerintahan.
"Pelantikan hari ini menjadi kebutuhan lembaga atau organisasi Pemkab Sidoarjo. Mutasi sebagai hal yang biasa disesuaikan sebagai bentuk adaptasi jalannya pemerintahan," jelasnya.
Dengan komposisi baru tersebut, pejabat yang dilantik dituntut segera beradaptasi dengan bidang masing-masing.
Pergeseran di sejumlah posisi strategis diharapkan tidak berhenti pada perubahan jabatan, tetapi berdampak pada percepatan kerja birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
Editor : Zein Muhammad