selalu.id - Penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan menjadi sorotan setelah tidak terlihatnya peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur dalam penanganan bencana yang telah berlangsung beberapa hari.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas mengkritik hal tersebut dan mengingatkan potensi munculnya penyakit pascabanjir.
Baca juga: Ketua DPRD Jatim: Pembangunan Harus Merata, Berkelanjutan, dan Diawasi Ketat
Puguh menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu lintas sektor, tidak hanya bergantung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial.
Politisi dari PKS ini mengatakan aspek kesehatan merupakan komponen krusial yang tidak boleh diabaikan mengingat genangan air yang lama berpotensi memicu berbagai penyakit.
“Dalam satu paket penanganan kebencanaan harus melibatkan berbagai pihak, antara lain BPBD, Dinas Sosial, Tagana, dan tentu Dinas Kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat terhindar dari risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya,” jelasnya, Jumat (27/3/2026).
Puguh menilai bahwa ketiadaan Dinkes Jatim di lapangan berpotensi menciptakan celah dalam penanganan kesehatan warga terdampak.
Ia menambahkan bahwa idealnya Dinkes Jatim berkoordinasi aktif dengan Dinkes Kabupaten Pasuruan dan puskesmas setempat untuk melakukan pendataan serta asesmen kondisi kesehatan masyarakat.
Baca juga: Sidang Korupsi Hibah Pokir Jatim, JPU KPK Bakal Panggil Sekda Jatim
“Harus ada asesmen langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah ada warga yang mulai mengalami gangguan kesehatan. Hal ini bertujuan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” tegasnya.
Puguh juga mengingatkan bahwa kehadiran negara dalam situasi bencana tidak hanya diukur dari distribusi bantuan logistik, tetapi juga dari kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
“Jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan kesehatan. Kehadiran negara harus dirasakan secara utuh,” paparnya.
Konfirmasi dengan petugas BPBD Jawa Timur di lapangan menunjukkan bahwa pihaknya tidak melihat kehadiran Dinkes Jatim selama proses penanganan berlangsung.
Baca juga: DPRD Jatim Apresiasi Penggerebekan Jalan Kunti, Minta Kapolda Baru Konsisten Berantas Narkoba
"Yang kami temui hanya Dinkes Pasuruan dan puskesmas setempat,” kata salah satu petugas.
Berdasarkan data BPBD Jatim, hingga Kamis (26/3/2026), jumlah warga terdampak banjir di Kabupaten Pasuruan mencapai 1.148 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Beji, Rejoso, Bangil, Winongan, Grati, Kraton, dan Gempol.
Dengan jumlah terdampak yang cukup besar dan durasi banjir yang belum sepenuhnya surut, DPRD Jatim mendesak agar koordinasi lintas sektor segera diperkuat, khususnya untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal.
Editor : Zein Muhammad