selalu.id - Kasus dugaan pengusiran terhadap Nenek Elina yang sempat viral di media sosial menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, peristiwa tersebut adalah alarm penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan di Kota Pahlawan.
Baca juga: Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United
Sebagai respons konkret, Pemkot Surabaya akan membentuk Satgas Anti Preman, yang bertugas menjaga keamanan, mencegah intimidasi, dan memastikan tidak ada tindakan sewenang–wenang terhadap warga.
“Awal Januari nanti kita kumpulkan semua suku dan seluruh ormas yang ada di Surabaya. Pemerintah kota sudah membentuk Satgas Anti Preman. Ini sudah disampaikan Kapolda dan juga ada surat edaran dari Gubernur,” kata Eri, Sabtu (27/12/2025).
Satgas ini dibentuk sebagai wadah bersama—menggabungkan unsur kepolisian, TNI (termasuk AD dan Marinir), serta seluruh jajaran Forkopimda Surabaya. Targetnya, Surabaya bebas premanisme dan tidak ada lagi aksi intimidasi mirip kasus yang dialami Nenek Elina.
Baca juga: Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang
“Di dalam satgas ini ada kepolisian, TNI, angkatan darat, marinir, semuanya ada. Forkopimda berkumpul menjadi satu agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kita ini negara hukum,” tegas Eri.
Eri juga mengajak masyarakat untuk tidak diam apabila melihat pemerasan, pengusiran, atau tekanan dari pihak yang mengatasnamakan kelompok tertentu. Nantinya, laporan bisa langsung disampaikan ke Satgas Anti Preman yang akan segera disosialisasikan kepada publik.
“Kalau ada kejadian seperti ini, tolong sampaikan ke Satgas Anti Preman. Pak Kapolres dan Forkopimda punya komitmen yang sama. Jangan sampai Surabaya dibuat kacau, apalagi ditunggangi pihak tertentu,” ujarnya.
Baca juga: Tips Merawat Motor saat Musim Hujan Supaya Tetap Bandel
Pemkot berkomitmen menjaga kondusivitas Surabaya dan mencegah provokasi yang dapat memecah stabilitas. Sosialisasi Satgas Anti Preman akan dimulai pekan depan, sedangkan agenda mengumpulkan seluruh ormas dan elemen masyarakat dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026.
“Surabaya harus tetap aman, damai, dan kondusif. Kita tidak akan terprovokasi,” pungkasnya.
Editor : Redaksi