Selasa, 21 Jul 2026 07:29 WIB

KPK Periksa 17 Saksi Kasus Dana Hibah DPRD Jatim

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 25 Jan 2023 17:19 WIB
Gedung BPKP
Gedung BPKP

selalu.id - Sejumlah Pimpinan Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Simanjuntak sebagai tersangka.

Sejumlah pimpinan pemerintahan Jawa Timur diperiksa sebagai saksi di gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim, Sidoarjo, pada Rabu (25/1/2023).

Baca Juga: Perkuat Konsolidasi di Jawa Timur, Ali Mufthi Pastikan Golkar Hadir Melayani Rakyat

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad salah satu saksi yang diperiksa mengatakan, dirinya hanya dimintai keterangan terkait tugas pimpinan dan anggota DPRD Jatim, Susunan APBD. Terutama pengalokasian dana hibah.

"Juga diminta Untuk memberikan penjelasan secara detail proses bagaimana mekanisme penyusunan APBD Jatim. Dimulai dari mekanisme anggota dewan menerima aspirasi masyarakat. Kemudian, anggota dewan memperjuangkan aspirasi itu melalui peraturan perundangan yang berlaku kita jelasin semua. Sampai detail," jelasnya, kepada awak media.

Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Berikut Catatan Penting untuk Pemprov

Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK hari ini bakal memeriksa 17 saksi terkait kasus dana hibah yang menyeret tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Simanjuntak.

Sebanyak 17 saksi tersebut diperiksa secara maraton di gedung BPKP perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui perencanaan pembagian hingga aliran dana hibah Jawa Timur. (Ade/SL1)

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Perhatikan Kesejahteraan Perawat

Berikut 17 orang saksi yang diperiksa KPK pada Rabu:

1. Rudi (PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang)
2. Hodari (Kepala Desa Robatal)
3. Ahmad Firdausi (Camat Robatal)
4. Edy Tambeng Widjaja (Kadis PU dan Bina Marga Jatim)
5. Baju Trihaksoro (Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim -- kini Kadis Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jatim)
6. Muhammad Isha Anshori (Kadis PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim -- kini menjabat Kadis Kelautan dan Perikanan Jatim)
7. Andik Fadjar Tjahjanto (Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur)
8. Moh. Holil Affandi (Swasta)
9. Kusnadi (Ketua DPRD Provinsi Jatim)
10. Anik (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim)
11. Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim)
12. Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim)
13. Angga Ariquint (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Provinsi Jatim)
14. Arief Rachman Hakim (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Provinsi Jatim)
15. Moh. Huda Prabawa (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Provinsi Jatim)
16. Nining Lustari (Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Provinsi Jatim)
17. Ikmal Putra (Kabid Randalev BAPPEDA Provinsi Jatim)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Presiden Prabowo Serukan Kebangkitan Koperasi, DEKOPIN Yakin jadi Pilar Ekonomi Nasional

Menurut Prabowo, kekuatan koperasi terletak pada semangat gotong royong. Ia mengibaratkannya seperti sapu lidi yang akan menjadi kuat ketika bersatu.

Program Bunga Desaku Jember, Dari Bantuan UMKM hingga Rencana Investasi Rp2 Triliun

Fawait mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan pemerintah dimanfaatkan sesuai tujuan dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Serunya Slimetastic Lab: Cara Kreatif Luminor Hotel Surabaya Jemursari Manjakan Tamu Cilik

Luminor Hotel Surabaya Jemursari terus berkomitmen menjadi destinasi pilihan bagi keluarga yang ingin menikmati liburan yang nyaman dan edukatif.

Pemkab Jember Alokasikan Rp400 Miliar untuk Layanan Kesehatan Gratis Warga

Fawait menegaskan seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pasien, baik peserta UHC maupun pasien umum.

PAN Mulai Panaskan Mesin Politik Hadapi Pemilu 2029

Acara ini juga untuk memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah dan mendekatkan partai dengan masyarakat.

Potret 115 Napi dari Jatim dan Sulawesi Dipindahkan ke Nusakambangan

Ditjenpas berharap pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi dapat berjalan lebih maksimal sekaligus mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.